JAKARTA-Pemerintah yakin rencana kenaikkan pajak penghasilan (PPh) impor tidak akan menganggu kinerja keuangan perusahaan dan menghambat penerimaan negara dari sektor perpajakan. “Penerimaan tidak hilang, hanya `installment` dia cicil. Pengaruhnya pada `castflow` yaitu waktu pembayarannya saja,” kata Menteri Keuangan Chatib Basri di Jakarta, Senin,(18/11)
Menurut Chatib, kenaikan PPh ini membuat perusahaan berpikir ulang untuk melakukan impor. Nam perusahaan tetap membayar pajak kepada negara dengan cara menyicil karena biaya tidak tetap (variabel cost) perusahaan tidak berubah. “Dia membayar pajaknya sama tapi boleh dicicil, jadi dia tetap bayar gaji dan lain-lain,” tegasnya.
Chatib menambahkan selama perusahaan masih bisa bayar `variabel cost` maka dia tidak akan tutup, meskipun `fix cost`nya terpengaruh karena ada pengurangan impor
Dipastikan Chatib, rencana ini akan masuk dalam paket kebijakan ekonomi tahap ke dua yang akan segera diumumkan pemerintah untuk mengurangi defisit neraca transaksi berjalan dan dikenakan untuk impor barang konsumsi tertentu. “Kalau PPh impor naik, tentunya untuk impor mereka akan bayar lebih besar, sehingga uang `cashflow` tidak utuh lagi, padahal mereka harus membayar gaji. Mereka membayar pajak, tapi pembayarannya tidak sama,” jelasnya
Selain berencana untuk menaikkan PPh impor untuk barang konsumsi, pemerintah juga berkeinginan untuk memperpanjang masa pengurangan PPh pasal 25 bagi pengusaha yang berkomitmen tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Hingga saat ini, tercatat sebanyak kurang lebih 70 perusahaan telah mengajukan untuk mendapatkan insentif industri padat karya tersebut, yang berlaku sejak pengumuman paket kebijakan ekonomi tahap pertama pada akhir Agustus 2013. **cea
Perusahaan Diyakini Tak Terganggu Kenaikkan PPh Impor
