“Jangan salahkan masyarakat menuduh Jokowi tidak netral. Jokowi dituduh menggunakan jabatan Presiden dan Kepala Negara untuk memenangkan anaknya. Ini jangan tentunya,” ujarnya.
Pelanggaran Yang Nyata
Yang parah lagi sebagaimana tersebar di medsos bahwa Jokowi mengatakan bahwa dirinya boleh-boleh saja memihak salah satu Paslon, yang terpenting tidak menggunakan fasilitas negara.
Pernyataan Jokowi ini harus ditentang karena tanpa menggunakan fasilitas negara, seorang Jokowi tidak bisa dipisahkan dirinya dengan jabatannya sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan.
“Kalau Jokowi memihak dan ikut kampanye, mengapa tidak sekalian Panglima TNI dan Polri, Kepala BIN, Jaksa Agung dan semua jajaran mereka ke bawah serta seluruh ASN tidak boleh memilih dan ikut kampanye ? Sikap dan tindakan Jokowi sangat membahayakan demokrasi. Jokowi seharusnya belajar dari SBY yang jelang kekuasaannya berakhir tidak ikut campur dalam kontestasi,” tegasnya.