JAKARTA-Kader PKB kesal dengan manuver PAN. Alasannya politisi PAN terus menyudutkan menteri-menteri PKB untuk direshuffle. “Presiden Jokowi tahu siapa menteri yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Bahkan presiden juga memahami mana partai yang sejak awal berjuang dan berkeringat selama Pilpres sampai sekarang,” kata Wakil Ketua Fraksi PKB DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurizal di Jakarta, Rabu (13/1/2016).
Menurut Cucun, kalau mau masuk kabinet tak perlu menyudutkan parpol lain. Begitu juga, PAN harus membuktikan kinerjanya di DPR RI maupun di luar dengan mendukung kebijakan pemerintah. “Jadi, tidak usah mendesak dan mendikte Presiden Jokowi agar bisa masuk kabinet,” tegasnya.
Bahkan Cucun meminta agar PAN tidak membuat “kegaduhan” politik antar partai politik pendukung pemerintah. Sehingga pemerintah bisa bekerja dengan baik. “Toh, reshuffle itu hak prerogatif presiden dan Presiden Jokowi tahu siapa yang layak ditempatkan sebagai menteri apa, dimana, dan sebagainya,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut anggota Komisi IV DPR itu, tak usah menyudutkan kader PKB. Apalagi berusaha membenturkan ormas Islam satu dengan yang lain. “Padahal, itulah yang mengancam perpecahan di antara umat Islam sendiri,” dia lagi.
Sebelumnya kader senior Muhammadiyah Djoko Susilo menafsirkan jatah menteri dari PKB yang ada di kabinet akan berkurang. “Alasan utamanya, kalau seorang menteri direshufle kemungkinan besar partai itu kurang menunjukkan kinerja yang optimal,” katanya saat saat menghadiri seminar bersama Pimpinan Daerah Muhammadiyah, di Surabaya, Sabtu (9/1/2016).
Mantan Duta Besar Indonesia di Swiss ini menambahkan kemungkinan besar menteri dari PKB yang akan dievaluasi Presiden Jokowi antara lain Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri. “Yang mendapatkan evaluasi, kemungkinan jatahnya akan berkurang,” jelasnya.
Selain menteri dari PKB, kata mantan anggota Komisi I DPR RI dari FPAN itu, ada nama menteri lain juga harus dievaluasi dari kabinet kerja. Alasannya mereka lamban dalam menghadapi setiap permasalahan yang akan terjadi. “Di antaranya Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Agraria, Ferry Mursyidan Baldan. Pendapat saya, mereka layak diganti agar kinerjanya tidak mengganggu program pemerintah,” pungkasnya. **aec
