JAKARTA-Anggota Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menegaskan PKS tetap komit berada dalam Koalisi Merah Putih (KMP) dan tidak ingin bergabung dalam KIH yang mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
“Kami tidak mengikuti jejak PAN untuk bergabung dalam pemerintahan. Kami oposisi loyal yang artinya kami berada di luar pemerintahan,” katanya di Jakarta, Selasa (29/12/2015).
Dia menegaskan pertemuan antara Presiden PKS Sohibul dengan Presiden RI Jokowi merupakan pertemuan biasa. Karena sebelumnya Presiden Jokowi yang sejatinya akan hadir dalam rakernas PKS, namun berhalangan dan baru bisa dilakukan di istana beberapa waktu lalu itu. “Kenapa PKS bertemu presiden kok jadi ramai?,” ujarnya
Menurut Hidayat, semua anggota KMP bebas melakukan pertemuan apapun, asalkan semua itu dikomunikasikan ke sesama anggota lainnya dan terbuka alasan dilakukannya pertemuan. ”Sepanjang itu dilakukan, sara rasa anggota KMP bebas bertemu siapapun,” ujar Mantan Presiden PKS ini lagi.
Terkait dengan isu pergantian pimpinan DPR, Hidayat menegaskan kocok ulang adalah keinginan PDIP sejak lama. “Kalau secara hitung-hitungan dengan tambahan PAN di KIH, mereka bisa mengubah UU MD3 yang memungkinkan perubahan,” tegasnya lagi.
Namun dirinya mengingatkan DPR sebagai pembuat UU seyogyanya menjalankan UU yang dibuatnya sendiri. “DPR harus jadi pihak yang melaksanakannya paling depan,” ucapnya.
Dia mencontohkan ketika Wakil Ketua DPR dari PKS Anis Matta menjadi presiden PKS dan kemudian mundur. Saat itu ketika Anis mundur tidak ada kocok ulang dan tidak ada keributan. Posisi Anis yang kosong, diganti oleh kader PKS juga, Sohibul Iman karena itu menjadi kewenangan PKS. “Posisi Novanto kan sudah ada penggantinya.Jadi yang lain tidak perlu diganti, toh ketika Anis mundur juga, pimpinan lain tidak diganti,” tandasnya. **aec
