JAKARTA-Hasil kajian Tim Ekonomi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyebutkan pelambatan ekonomi Indonesia yang terjadi sekarang ini belum termasuk dalam kategori krisis. Tetapi, bisa berpotensi krisis jika tidak ada kebijakan-kebijakan yang strategis yang komprehensif, dan langkah-langkah yang berani untuk mencari solusi. “Kami juga menghargai Presiden sudah mengambil langkah Paket pertama yang diluncurkan beberapa waktu lalu,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr H. Haedar Nashir saat silaturahmi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/9).
Turut mendamping Haedar Ketua Umum PP Aisyiyah Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas. Kedatangan pengurus pusat Muhammadiyah ini untuk bersilaturahim sekaligus memperkenalkan pengurus baru hasil muktamar di Makassar, Sulsesl, bulan Agustus lalu.
PP Muhammadiyah memberi pesan kepada Presiden Jokowi agar terus membangun persepsi yang harus tetap konstruktif. “Selain itu, sikap optimisme bahwa kita bisa keluar dari situasi pelambatan ekonomi ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, PP Muhammadiyah menyampaikan komitmen pada negara Pancasila sebagai negara hasil kesepakatan bersama. Tetapi Muhammadiyah dengan semangat Islam berkemajuan dan Indonesia berkemajuan ingin agar negara Pancasila NKRI ini tidak statis. “Harus ada ikhtiar-ikhtiar yang sifatnya memajukan, mengisi, dan membawa Indonesia ini menjadi negara yang unggul, maju, adil, makmur, bermartabat dan berdaulat sejajar dengan bangsa lain,” kata Haedar.
Selain masalah tersebut, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi itu, PP Muhammadiyah menyampaikan keprihatinan tentang kebakaran hutan yang sudah cukup lama dan meluas. Muhammadiyah berharap, bahwa selain konservasi harus ada juga rekonstruksi agar SDA (sumber daya alam) yang kaya raya ini dikelola dengan baik, dan dilindungi dari berbagai macam langkah dan kebijakan yang salah. Tetapi pada saat yang sama harus kita mobilisasi agar bisa menjadi sumber daya kemakmuran rakyat.
PP Muhammadiyah juga menyampaikan pentingnya langkah lebih sistematis mengenai reformasi birokrasi, dengan meluaskan budaya dan langkah-langkah meritrokrasi. “Ke depan, siapapun yang jadi menteri, gubernur, walikota, atau pejabat publik dst, dari manapun dia asalnya, parpol atau golongan, ia harus lebih mementingkan kepentingan rakyat secara objektif dan rasional. Ini yang sering jadi virus yang melambatkan dan mungkin juga jadi kendala reformasi birokrasi,” papar Haedar.
Terakhir, kami juga menyampaikan soal moderasi dan toleransi beragama, PP Muhammadiyah tetap concern dengan usaha-usaha moderasi dan membangun kultur toleransi. Tetapi diakui, jika hal ini memerlukan usaha kolektif di dalam kesadaran beragama yang lebih dewasa dan toleran, tapi juga lebih rasional dan objektif.
