JAKARTA-DPP Partai Gerindra meminta Presiden Joko Widodo harus berani merevisi instrumen pengukuran ekonomi lewat produk domestik bruto (PDB) karena cenderung manipulative. Untuk itu, alat ukur ekonomi dikembalikan ke khittah ekonomi Pancasila yang mengedepankan spirit kebersamaan dan gotong royong. “Kita harus mendesak Presiden Jokowi agar kembali ke jalan yang benar dengan mengokohkan konsep ekonomi Pancasila Jangan sampai sila ke-5 berubah menjadi; “Keadilan Sosial Hanya Untuk Orang Kaya”,” demikian dikutip dari akun twitter @Gerindra di Jakarta, Selasa (9/2).
Dalam akun twitter itu disebutkan DPP Gerindra yakin ekonomi Pancasila mampu menjamin kemakmuran dan kesejahteraan rakyat banyak.
Lebih lanjut, DPP Gerindra meminta Presiden Jokowi agar peran negara dan swasta perlu ditata kembali. Peran keduanya penting dalam sistem ekonomi nasional. Namun, hendaknya negara dan swasta tidak berperan dominan yang menjerumuskan ekonomi nasional pada sistem liberal.
Dijelaskannya, Negara dan swasta harus hidup beriringan, berdampingan secara damai dan saling mendukung. Karena itum Presiden Jokowi harus berani keluar dari jebakan model ekonomi liberal-kapitalistik ini. “Model ekonomi yang hanya menghasilkan 1 persen orang yang berkuasa atas 50 persen kekayaan nasional itu salah,” pungkasnya.
