Presiden Jokowi Instruksikan PNS Netral Dalam Pilkada Serentak

Kamis 12 Nov 2015, 8 : 46 pm
by
Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukan, Luhut B Pandjaitan

JAKARTA-Presiden Joko Widodo memerintahkan gubernur, bupati dan wali kota, agar memantau dan menjaga benar netralitas pegawai negeri sipil (PNS) selama pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. “Sekali lagi saya ulangi, memantau dan menjaga netralitas PNS di daerahnya masing-masing selama Pilkada berlangsung,” tegas Presiden Jokowi saat membuka Rakornas Pilkada serentak, di Ecopark Ancol, Jakarta, Kamis (12/11).

Rakornas Pilkada serentak itu diikuti oleh para Gubernur, Bupati,Walikota, Ketua KPU dari Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Bawaslu dan Panwaslu, para Pangdam, Danrem, dan Dandim, para Kapolda, Kapolres, para Kajati dan Kajari, dan para Kepala BIN daerah.

Selain itu, hadir juga Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua KPU Husni Kamil Manik, dan Ketua Bawaslu Muhammad.

Dalam pidatonya, Presiden meminta agar para gubernur, bupati dan walikota memberikan contoh pendidikan politik yang baik kepada rakyat. “Kedepankan etika politik, ajak rakyat untuk berdemokrasi dalam kegembiraan, berdemokrasi dalam keriangan,” tuturnya.

Sementara itu, kepada para kontestan Pilkada serentak, Presiden Jokowi mengimbau untuk bertanding secara sehat.  “Jika menang jangan jumawa, sebaliknya jika kalah jangan justru mengajak pendukungnya untuk ngamuk misalnya,” pesannya.

Menurutnya, momen penyelenggaran Pilkada serentak ini 2015 ini akan menjadi ujian sekaligus peran berharga untuk pilkada serentak berikutnya tahun 2017 dan 2018. Penyelenggaraan pilkada serentak, juga akan menjadi pengalaman penting sebelum dipakai pada pemilu nasional tahun 2019. “Untuk itu, kita harus siapkan momen demokrasi itu sebaik-baiknya. Pengalaman pilkada serentak tahun 2015 ini dapat menjadi rujukan dalam pemilu serentak berikutnya, serta menyukseskan pemilu nasional serentak tahun 2019.

Untuk itu, Presiden menginstruksikan kepada Mendagri dan Menkumumham untuk segera menyiapkan RUU  yang mengatur tentang pemilu nasional serentak agar berbagai instrumen pelaksanaan dapat disiapkan sedini mungkin oleh KPU dan Bawaslu. “Kita harus memastikan kualitas pemilu di negeri kita ini terus meningkat. Harus mampu naik kelas dari waktu ke waktu. Saya yakin penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 ini bisa berjalan aman, damai, dan demokratis,” terangnya.

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Produk Digital Bank DKI Jadi Pilihan Milenial Jakarta

JAKARTA-Bank DKI berhasil meraih Penghargaan Indonesia’s Most Popular Digital Financial

Unilever Indonesia Bagi Dividen Interim Rp63  per Saham, Ini Jadwalnya

JAKARTA-PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) berencana membagikan dividen interim untuk