JAKARTA-Presiden Joko Widodo berpesan kepada seluruh kepala daerah, mulai Gubernur, Bupati hingga Walikota agar menganggarkan dana untuk program operasi pasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini bertujuan untuk menekan angka inflasi yang kerap menjadi momok menakutkan perekonomian. “Tetapi jika pertumbuhan ekonomi mencapai 5%, lalu inflasinya mencapai 12%,itu tak ada gunanya sebab masyarakat tidak akan mampu membeli barang, karena barang-barang yang ada akan terasa mahal,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VI Tim Pengendalian Inflasi Daerah 2015, di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (27/5).
Menurut Jokowi, pertumbuhan ekonomi sangat penting, tapi pengendalian inflasi tak kalah pentingnya. Artinya, pertumbuhan ekonomi dan inflasi harus seimbang. Jika pertumbuhan bisa mencapai angka 5%, inflasi juga harus ditekan di bawah lima persen, karena dengan begitu dampak ke masyarakat dalam membeli barang-barang kebutuhan bisa dinikmati dengan harga yang terjangkau.
Karena itu, Presiden meminta daerah-daerah yang berkontribusi tinggi terhadap inflasi harus hati-hati. Salah satu langkah yang bias ditempuh adalah seluruh Kepala Daerah agar ke depan harus mengalokasikan anggaran untuk operasi pasar. “Saya kira semua provinsi, kabupaten/kota itu bisa menaruh anggaran untuk operasi pasar. Sehingga kalau cabe harganya mahal langsung dipasok dengan cabe. Beras mahal, langsung dipasok sebanyak-banyaknya dengan komoditas beras, karena sekarang ini yang melakukan operasi pasar memang baru Bulog. Tetapi kalau kabupaten/kota juga ikut bersama-sama melakukan itu, saya kira inflasi akan kita bisa tekan serendah-rendahnya,” ujar Presiden Jokowi.
Presiden mengaku, angka inflasi Indonesia memang cukup tinggi di tingkat negara di Asean.. “Kalau tahun 2014 ada 8,3, Malaysia hanya 0 koma, di bawah 1. Kemudian Filipina masih di bawah 5, hampir semuanya di bawah 5. Kita saja yang masih di atas 5. Oleh sebab itu, target tahun ini inflasi kita harus antara 4+1, 4-1. Ini target yang ingin kita capai pada tahun ini dan semoga nantinya target itu bisa kita capai,” ungkapnya.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan dana operasi pasar ini sangat penting untuk menjaga stabilitas inflasi. “Dalam menyusun APBD 2016, berikan anggaran untuk alokasi pasar. Saat perlu ada alokasi pasar, ini bisa dipakai supaya terwujud stabilitas inflasi dan mengurangi penderitaan masyarakat akan naiknya harga-harga,” kata dia di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (27/5).
Anggaran tersebut, dinilai Agus, dapat membantu pemerintah untuk mengendalikan harga dan menjaga inflasi agar sasaran inflasi tercapai sebesar 4 plus minus 1 persen di 2015 hingga 2017 serta 3,5 plus minus 1 persen pada 2018. “Ini tantangan besar bagi TPID supaya inflasi di Indonesia bisa seperti negara-negara kawasan yang rendah dan stabil,” tegasnya.
Agus mengakui bahwa inflasi Indonesia pada bulan keempat itu jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara kawasan ASEAN, seperti Malaysia, Filiphina, Thailand. Dia menyebut, pada periode yang sama di mana inflasi Indonesia 6,79 persen, tapi di Filiphina mengecap inflasi 2,2 persen, Malaysia 0,9 persen, Thailand justru mencetak deflasi 1 persen dan Singapura deflasi 0,3 persen.
