JAKARTA-Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada para menteri untuk mengkaji kembali rencana mengkaji kembali rencana pembangunan 7 (tujuh) proyek fasilitas gedung DPR. Hasil kajiannya segera dilaporkan kepada Presiden.“Bagaimanapun dalam kondisi seperti ini ruang anggaran kita juga tidak terlampau fleksibel untuk itu. Jadi, posisi terakhir oleh Presiden adalah minta dikaji kembali kepada menteri-menteri terkait, dan beliau minta dilaporkan segera. Demikian secara resmi itulah yang menjadi sikap Presiden sampai saat ini,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung Wibowo menjawab wartawan di lobi Gedung III Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis (20/8).
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi tidak menandatangani prasasti rencana pembangunan 7 fasilitas di Gedung DPR. Ketujuh proyek dimaksud adalah Alun-alun Demokrasi, Museum dan Perpustakaan, Jalan Akses, Visitor Center, Pusat Kajian, Pembangunan Ruang Anggota DPR dan Integrasi Tempat Tinggal Anggota DPR.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut Presiden menyetujui pembangunan tujuh proyek tersebut. “Sudah ada surat persetujuannya resmi,” kata Fadli.
Namun Seskab membantah. Menurut Pramono, proyek tersebut perlu dikaji ulang lantaran memakan biaya yang tak sedikit. Ini artinya, pemerintah dalam posisi belum menyetujui rencana pembangunan kawasan terpadu yang dimunculkan pada Maret lalu itu. “Untuk saat ini, pemerintah masih belum pada tahapan menyetujui atau tidak menyetujui, karena sekarang ini yang ada adalah dilakukan kajian kembali. Dikaji apakah ini feasible atau tidak sesuai dengan kemampuan anggaran,” tegas Pramono.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, 7 proyek DPR masih sebatas pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) dan belum masuk dalam pandangan fraksi-fraksi di DPR. “Belum masuk dalam APBN 2016. Kita lihat dinamika dalam pembahasan di Banggar. Pada tanggal 25 besok akan mendengarkan tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi masalah APBN 2016,” kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (20/8).
Presiden Minta 7 Proyek DPR Dikaji Ulang
