JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong percepatan obligasi daerah (municipal bond) melalui kerja ekstra keras yang berbasis cara-cara inovatif dan efisien.
Menurut Jokowi, OJK harus melakukan cara-cara extraordinary dalam penguatan infrastruktur percepatan akes keuangan yang disertai juga dengan cara yang lebih agresif.
“Pendirian Jamkrida, lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk percepatan untuk penerbian obligasi daerah. Ini penting,” katanya di Jakarta, Kamis (10/12).
Sejauh ini belum ada pemerintah yang menerbitkan municipal bond, lantaran rencana-rencana penerbitan obligasi daerah disebut-sebut kerap terbentur oleh persetujuan politis di tingkat DPRD.
Sebagaimana diketahui, sejak 2017, OJK telah menerbitkan tiga POJK terkait penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah.
Namun, Presiden mengapresiasi keberadaan dan kerja keras Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang selama ini menjadi wadah koordinasi antarinstansi dan stakeholders dalam meningkatkan akses keuangan di daerah.
“Saya memperoleh laporan telah ada laporan 32 TPAKD di tingkat provinsi dan 165 TPAKD di level kabupaten dan kota,” ucap Jokowi.
Jokowi menilai, peningkatan akses keuangan adalah penting bagi percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah, mendorong keadilan sosial peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup rakyat melalui inklusi keuangan.
Dia meminta, agar OJK dan pelaku industri jasa keuangan melakukan cara-cara extraordinary.
Dia menyebutkan, OJK dan para pelaku jasa keuangan harus lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, pengetahuan, minat dan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan.
“Cara-cara baru dalam melakukan sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan melalui berbagai cara, cara-cara yang inovatif,” ujar Jokowi.
Selain itu, lanjut Presiden, TPAKD harus lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok usaha, kelompok tani, terutama koperasi.
“Percepatan ini tidak mungkin dilakukan jika caranya masih biasa-biasa saja. Harus ada terobosan-terobosan baru yang inovatif dan efisien,” tegasnya.
Jokowi menambahkan, inklusi keuangan di daerah harus ditingkatkan, karena tingkat inklusi keuangan Indonesia per akhir 2019 hanya sebesar 76 persen.
Menurut dia, upaya melakukan percepatan akses keuangan tidak bisa dilakukan seperti rutinitas seperti biasa, terlebih lagi saat menghadapi krisis perekonomian akibat pandemi Covid-19.
“Kita harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa, harus cepat, harus inovatif, agar perekonomian nasional segera pulih dan bahkan mampu bangkit lebih cepat dibanding negara-negara lain,” tutur Jokowi.
