JAKARTA-Hasil kerja Pansus Angket KPK perlu mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Alasannya hasil kerja Pansus KPK semata-mata demi memperbaiki kinerja lembaga anti rasuah.
Oleh karena itu Presiden Jokowi semestinya bisa mengikuti rapat konsultasi dengan Pimpinan Pansus KPK. Sebelum hasil kerja pansus diserahkan ke Rapat Paripurna DPR pada 28 September mendatang. “Pak Jokowi memiliki wewenang besar sebagai presiden,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah kepada wartawan di Media Center Nusantara III Gedung DPR RI, Selasa (19/9/2017).
Menurut Fahri, Presiden juga harus terbiasa menghargai kerjaan DPR, seperti yang telah dilakukan Pansus Angket DPR untuk KPK selama hampir empat bulan itu.
“Hargailah pekerjaan kita (DPR). Presiden mestinya menaruh perhatian besar terhadap hasil kerja Pansus. Kalau ada temuan di sini, ya kerjain dong,” tutur politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sebab menurut Fahri, hasil temuan Pansus KPK dinilai penting karena berkaitan dengan pola pemberantasan kasus korupsi di Indonesia. Bahkan kalau bisa, dalam rapat konsultasi nanti, Pimpinan DPR membawa seluruh pimpinan Pansus untuk menceritakan apa yang terjadi supaya presiden benar-benar tahu apa yang terjadi.
Salah satunya, lanjut Mantan Ketua KAMMI, menertibkan KPK yang dianggap melanggar Undang-Undang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Presiden kan berkuasa banget dalam sistem presidensial. Nah, mudah-mudahan kekuasannya dipakai untuk menertibkan bangsa dan negara,” katanya lagi.
Ditanya soal rekomendasi yang akan disampaikan ke Presiden, terkait hasil temuan pansus, Fahri belum mau membeberkannya. Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pun masih sebatas opsi. “Belum tentu diajukan kepada Jokowi karena harus menunggu keputusan Rapat Paripurna DPR terlebih dahulu. Kami laporkan dulu (kepada Jokowi) sebagai pemanasan,” tambahnya.
