JAKARTA-Presiden Joko Widodo menegaskan, bahwa pemerintah tidak berhenti bekerja. Pemerintah ingin rakyat Indonesia harus sejahtera. Karena itu, pendidikan adalah tangga penting bagi manusia Indonesia untuk meraih kesejahteraan yang lebih baik.
Presiden menjelaskan, bahwa dalam empat tahun ini, pemerintah fokus untuk memperkuat pendidikan serta pelatihan vokasional untuk melahirkan sumber daya manusia terampil, yang siap memasuki dunia kerja.
Selain itu, Pemerintah terus mendorong pendidikan tinggi untuk melakukan terobosan-terobosan, sehingga lulusan perguruan tinggi bisa lebih adaptif di era revolusi industri 4.0, serta mampu menumbuhkan lebih banyak lagi wirausahawan-wirausahawan muda yang kreatif dan inovatif.
Presiden Jokowi mengakui tumbuh cepatnya generasi produktif mengharuskan pemerintah bekerja lebih keras lagi untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru melalui peningkatan daya saing investasi dan ekspor.
Dia menyebutkan dalam empat tahun terakhir, pemerintah melakukan perombakan besar-besaran terhadap iklim kemudahan berusaha di negara kita. Tujuan utamanya adalah membuat perekonomian kita bisa lebih produktif dan kompetitif, sambil terus meningkatkan kemandirian bangsa, sehingga bisa memberikan nilai tambah, terutama pembukaan lapangan kerja baru dan menyerap pengangguran.
“Alhamdulillah, dengan kerja Bersama, tingkat pengangguran terbuka semakin menurun dari 5,70 persen menjadi 5,13 persen,” ungkap Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2018, di Jakarta, Kamis (16/8).
Sementara untuk mencapai kesejahteraan, Presiden menegaskan, pemerintah tidak hanya memperhatikan usaha yang besar-besar saja, tapi juga fokus pada UMKM dan 40 persen lapisan masyarakat terbawah.
Untuk menyasar 40 persen lapisan masyarakat terbawah, kata Presiden, pemerintah tengah menjalankan program Reforma Agraria dan perhutanan sosial, serta peningkatan akses permodalan bagi usaha ultra mikro, usaha mikro, dan usaha kecil.
Sementara untuk mendorong perkembangan usaha UMKM, Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM menjadi 0,5 persen, serta penajaman KUR yang bisa dinikmati 12,3 juta UMKM.
Selain itu, untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, Pemerintahmenyalurkan Program Keluarga Harapan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat, serta mereformasi sistem bantuan pangan agar lebih tepat sasaran menjadi program bantuan non-tunai, yang cakupannya akan ditingkatkan menjadi 15,6 juta penerima manfaat pada tahun 2019.
“Dengan kerja nyata, rasio gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan terus kita turunkan, yang saat ini berhasil kita turunkan dari 0,406 menjadi 0,389,” ungkap Presiden Jokowi.
Sebagai bangsa yang besar, dengan modal sosial yang kuat, Presiden Jokowi meyakini, pemerintah akan mampu menghadapi semua tantangan, seberat apapun.
“Dari Ranah Minang, kita bersama-sama belajar: ‘Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang’. Berat sama-sama kita pikul, ringan sama-sama kita jinjing. Dari Tartar Pasundan, kita bersama-sama belajar: ‘Sacangreud pageuh, sagolek pangkek’. Kita harus bekerja bersama, dengan komitmen dan konsistensi. Dari Bumi Anging Mamiri, kita bersama-sama belajar: ‘Reso temma-ngingi, nama-lomo, nale-tei, pammase dewata’. Kita harus kerja keras bersama, ikhlas, dan berdo’a agar tujuan kita tercapai. Dari Bumi Gora, kita bersama-sama belajar: ‘Bareng bejukung, bareng bebose’. Kita kerja bersama, kita nikmati bersama-sama jerih payah kita. Dari Banua Banjar kita bersama-sama belajar: ‘Waja sampai kaputing’. Kita kerja bersama dengan penuh semangat, tidak patah di tengah jalan, tidak pernah menyerah,” kata Presiden Jokowi mengakhiri pidatonya.
Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2018 itu selain dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ibu Mufidah Jusuf Kalla, pimpinan dan anggota MPR-RI, juga dihadiri oleh para Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara, para menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembag pemerintah non kementerian, Presiden RI ketiga BJ. Habibie, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno dan Boediomo.
