Presiden Xi Jinping: Indonesia Mitra Penting RRT

Friday 2 Sep 2016, 10 : 10 pm
by

TIONGKOK-Indonesia merupakan mitra penting bagi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di berbagai bidang termasuk perdagangan, investasi, dan pariwisata. Hal ini disampaikan Presiden RRT Xi Jinping saat bertemu Presiden Joko Widodo  di West Lake State Guest House Jumat (2/9).

Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengaku senang bertemu kembali dengan Presiden Xi Jinping.

Presiden Jokowi meyakini pertemuan dengan Presiden RRT akan memperkuat kerja sama bilateral kedua negara.

Indonesia jelas Presiden memberikan dukungan penuh atas keketuaan RRT di G20. “Saya yakin di bawah kepemimpinan Yang Mulia, pertemuan G20 ini akan sukses dan lancar,” ujarnya.

Dalam pertemuan bilateral itu, Presiden Jokowi  fokus membahas mengenai kerja sama ekonomi. Apalagi, RRT merupakan mitra penting Indonesia. “Saya yakin RRT juga memandang Indonesia sebagai mitra strategis yang penting,” tegasnya.

Presiden berharap, kemitraan Indonesia dan RRT dapat memberikan kontribusi kepada perdamaian dan kemakmuran dunia.

Kedua negara telah memiliki kemitraan strategis, komprehensif, dan kemitraan ini harus dijalankan dengan penuh.
Secara prinsip, lanjut Presiden Jokowi, Indonesia dapat menyepakati Plan of Action for the Implementation of the Comprehensive Strategic Partnership 2016-2020 antara Indonesia dan RRT. “Kami mendukung arti penting kesenimbungan di dalam mekanisme dialog tingkat tinggi bidang politik dam di bidang ekonomi,” pungkasnya.

Tampak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan itu antara lain Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menkominfo Rudiantara, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Anita Kolopaking Ajukan Gugatan Praperadilan

JAKARTA-Tim Advokat Pembela Ibu Anita Dewi Kolopaking secara resmi mengajukan

Iuran BPJS Naik, Anas: Jangan Bebani Rakyat

JAKARTA-Masalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bukan hanya urusan pemerintah