JAKARTA-Profesionalisme advokat dalam menjalankan penegakan hukum sangat mendukung terwujudnya negara hukum di Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Karen itu dibutuhkan pembelajar hukum yang baik dan berkualitas.
Demikian disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (FH-UBK), Azmi Syahputra pada pendidikan profesi advokat yang diselenggarakan oleh Peradi dan Asosiasi Advokat Indonesia Bandar Lampung di Gedung Pascasarjana Universitas Bandar Lampung(25/8/2018)
Selain itu, Ketua Alpa ini menambahkan dibutuhkan pula jajaran aparat hukum yang berintegritas serta memiliki budaya hukum yang baik serta mencintai bangsa dan negaranya. “Dengan cara itu, baru negara hukum itu dapat terwujud, kalau tidak ya tidak akan pernah terwujud,” ujarnya.
Advokat itu, sambung Azmi, filosofisnya sebagai penemu hukum. Profesinya yang independent, sangat membantu serta sekaligus dapat menjadi kelompok penyeimbang dan koreksi kerja-kerja lembaga penegak hukum dan pemerintah. “Karenanya advokat harus jujur dan objektif dalam menjalankan profesinya,” imbuhnya
Nilai nilai keluhuran, lanjutnya, kejujuran dan objektif inilah yang harus direkonstruksi pada profesi advokat. Karena tanda keberhasilan pendidikan adalah terjadinya perubahan prilaku yang lebih baik dan benar. Sehingga dengan bertambahnya sarjana hukum dan para advokat tiap tahun semestinya membuat wajah raport hukum di negeri ini lebih baik.
Namun, Azmi menjelaskan jika belum membawa kebaikan pada potret wajah penegakan hukum artinya ada yang salah dan ini harus diperbaiki dan dicari solusinya yaitu jalankan profesi dengan jujur dan objektif serta mencintai bangsa dan negara pasti negara hukum itu akan terwujud,” tandasnya.
