JAKARTA-Presiden Jokowi meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat. Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan. “Dengan cara memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan,” kata Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana dalam laman setkab.go.id di Jakarta, Senin (11/4/2016).
Menurut Ari, Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat itu dilaksanakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) dengan melibatkan banyak kementerian, yaitu: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN); Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kementerian Koperasi dan UKM), Kementerian Pertanian (Kementan); Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo); Kementerian Perdagangan (Kemendag); Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes); serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Adapun program yang akan disinergikan untuk memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan tersebut adalah, satu, program sertifikasi tanah atau lahan bagi para petani melalui Kementerian ATR/BPN dan Kemen BUMN serta Bank BUMN.
Program lainnya, lanjut Ari, adalah sinergi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Program Inklusi atau pendalaman pasar keuangan. “Program yang merupakan sinergi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Koperasi dan UKM serta perbankan ini bertujuan memudahkan pelaku usaha dalam mengakses layanan keuangan di pedesaan,” jelas Ari.
Program ini memberikan kemudahan kepada pelaku usaha yang berada di daerah karena tidak perlu lagi mencairkan kreditnya dengan mendatangi bank-bank di kota, tapi cukup mencairkan melalui penyalur-penyalur yang disebut sebagai agen laku pandai sebagai perpanjangan tangan perbankan di daerah-daerah.
Sinergi dalam bidang produksi meliputi sarana dan prasarana, bibit, pupuk, serta penyuluh yang akan melibatkan sinergi dua kementerian yaitu Kementan dan Kementerian PUPR.
Dalam hal pemasaran, lanjut Ari, pemerintah juga akan mulai mengenalkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce) melalui pengembangan sarana dan prasarana IT sebagai upaya untuk memangkas rantai distribusi hasil produksi dari petani kepada konsumen. “Tujuannya adalah untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan dan stabilitas harga sampai pada tingkat konsumen,” terang Ari.
Contoh aplikasi e-commerse yang digunakan adalah aplikasi info pasar, marketplace seperti limkilo.id, kumis.com, dan sebagainya. Sinergi pemasaran ini melibatkan tiga kementerian yaitu Kementerian Kominfo, Kemendag, dan Kementerian Koperasi dan UKM.
Pada siklus distribusi petani memerlukan gudang sebagai tempat penampungan produk, pasar, dan kurir. Lebih dari itu semua, transportasi desa menjadi jantung yang akan menggerakan perekonomian masyarakat desa.
