JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta kasus benturan kereta komuter yang dioperasikan PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) harus diusut tuntas. Salah satu caranya dengan melakukan audit secara keseluruhan terhadap transportasi kereta, baik kereta komuter maupun kereta jarak jauh. “Seluruh pihak yang bertanggungjawab harus transparan dan menekan terjadinya zero accident,” kata Ketua Komite II DPD Parlindungan Purba di Jakarta, Selasa (29/9/2015).
Parlindungan juga meminta agar PT KAI segera menyelesaikan masalah-masalah perlintangan sebidang demi meminimalisir terjadinya kecelakaan kereta. “Perlintasan sebidang ini banyak sekali, jadi harus dipasangi rambu-rambu pengaman di seluruh Indonesia,” tambahnya.
Sementara itu Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko menegaskan kasus benturan kereka komuter di Stasiun Juanda karena kereta dikemunikan asisten masisinis yang sedang mengejar jam terbang. “Dia memang belum bersertifikat, namun dalam proses untuk meraih sertifikasi masinis,” katanya.
Soal sanksi, Bambang menambahkan kasus ini masih dalam penyidikan. Yang menyidik itu dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). “Hasilnya belum ke luar, jadi tunggu saja. Nanti akan kita umumkan hasilnya,” ucapnya.
Diakui saat ini, lanjut Bambang, masih ada sekitar 163 masinis yang menunggu sertifikasi. “Ditengah tumbuhnya perkeretaapian yang makin dibutuhkan masyarakat, kita masih memerlukan tambahan masinis,” ungkapnya. **aec
