JAKARTA-Keterlibatan para purnawirawan jenderal dalam pilpres 2014 bukanlah pertarungan antara jenderal merah dan hijau. “Masuknya mereka sebagai timses capres sebagai upaya menjual pengaruh terhadap lingkungannya. Jadi sekaligus mereka menyalurkan aspirasi politiknya,” kata pengamat politik Indria Samego dalam “Perang Antar-Jenderal Prabowo& Jokowi”, Jumat, (20/06/2014).
Menurut Guru Besar riset LIPI ini, pada tataran individual dan lingkungan sosial, para purnawirawan ini meski sudah pensiun memiliki jaringan sosial di masyarakat. “Hal ini, karena ada faktor hajatan politik 9 Juli 2014 dan para mantan jenderal itu memiliki citra rasa politik. Sehingga ada semacam kebangkitan untuk mengungkap pelanggaran HAM. Padahal yang punya concern itu, hanya KONTRAS saja,” terangnya.
Diakui Indria, di lingkungan para purnawirawan itu ada semacam faksi-faki. Tentu saja hal ini sikap yang wajar. Karena akibat setiap warga negara, termasuk purnawirawan memiliki kemerdekaan dalam mengartikuliasikan politik. “Masing-masing memiliki cara untuk mendeligitimasi, nah sekarang seolah-olah persoalan ini (pelanggaran HAM), direkonstruksi lagi karena menghadapi pilpres,” paparnya.
Lebih jauh Indra meminta agar demokrasi harus membawa manfaat bagi masyarakat banyak dan tidak hanya diserahkan pada segelintir orang. “Makanya, setelah 9 Juli 2014, proses demokrasi akan selesai begitu saja. Yang muncul adalah orang-orang yang sakit hati, karena tak mendapat ‘jabatan’. Dengan kata lain, ada yang happy dan unhappy,” tukasnya.
Sementara itu, anggota DPD RI, Erma Suryani Ranik, menegaskan masyarakat tidak heboh dengan berbagai pertemuan antara Prabowo dan Jokowi. “Bagi masyarakat daerah, tidak penting para mantan jenderal itu mau kemana dan mendukung siapa,” terangnya.
Namun Erma setuju luka lama yang ada ditubuh militer untuk dibuka ke publik. “Saya mendukung dua kubu capres untuk saling buka-bukaan. Apa yang sebarnya terjadi dan bolong-bolong,” ucapnya.
Diakui Erma, sejumlah kepala daerah di Kalbar yang menjadi pimpinan parpol berupaya menggerakkan birokrasi untuk kemenangan parpol. “Namun gerakan ini tidak terang-terangan. Di Kalbar, yang penting sekarang ini adalah soal batas negara. Karena sudah dibangun mercusuar oleh pemerintah Malaysia. Seharusnya issu pertahanan ini yang digali oleh para capres ke depan,” paparnya. (ek)
