JAKARTA-Realisasi sementara belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 per tanggal 22 Januari 2016 tercatat sebesar Rp1.796,6 triliun atau 90,5 persen terhadap pagu APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.984,1 triliun.
Dari total belanja negara tersebut, belanja pemerintah pusat, yang terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non-K/L tercatat mencapai Rp1.173,6 triliun, atau sekitar 88,9 persen dari pagu APBN-P 2015. Realisasi belanja K/L sendiri untuk sementara adalah sebesar Rp724,7 triliun atau 91,1 persen dari target APBN-P 2015.
Menurut Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, belanja K/L tahun 2015 telah menunjukkan kinerja luar biasa di tengah berbagai keterbatasan, khususnya berkaitan dengan pergantian pemerintahan; seperti proses penyusunan perubahan APBN, termasuk juga perubahan nomenklatur pada beberapa kementerian. “Performance belanja K/L yang sudah 91 persen, ini saya harus bilang bahwa ini luar biasa, karena kalau kita lihat 2015 APBN-P baru selesai pertengahan Bulan Februari, DIPA-nya baru selesai Maret, sehingga proses lelang, kontrak dan segala macam membuat kebanyakan project itu baru mulai Juni, jadi sebenarnya ruang untuk spending-nya sudah mulai terbatas,” jelas Bambang seperti dikutip dari laman kemenkeu.go.id di Jakarta, Kamis (28/1)
Di sisi lain, ujarnya belanja non-K/L yang antara lain dialokasikan untuk subsidi dan pembayaran bunga utang menunjukkan penurunan. Tercatat, realisasi belanja non-K/L tahun 2015 sebesar Rp448,9 triliun atau 85,7 persen dari pagu APBN-P 2015, menurun jika dibandingkan realisasi tahun 2014 yang sebesar Rp626,4 triliun atau 92,4 persen dari pagu APBN-P 2014.
Hal tersebut sekaligus mengindikasikan semakin membaiknya kualitas belanja pemerintah. “Ini sangat baik, karena tahun 2014 belanja non-K/L ini didominasi oleh subsidi BBM (bahan bakar minyak). Nah subsidi BBM-nya sudah jauh berkurang pada tahun 2015, dan itu membuat belanja non-K/L sudah tidak terlalu besar dibandingkan tahun 2014,” urainya.
Sementara itu, total realisasi transfer ke daerah dan dana desa tercatat sebesar Rp623 triliun atau 93,7 persen dari pagu APBN-P 2015. Angka ini menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp573,7 triliun. Realisasi untuk transfer ke daerah sendiri tercatat sebesar Rp602,2 triliun, atau sekitar 93,5 persen dari pagu APBN-P 2015. “Dan di situ kita lihat Dana Desa sudah dibagikan seluruhnya kepada semua desa di Indonesia sebesar Rp20,8 triliun,” pungkasnya.
