JAKARTA-Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria meminta pemerintah mengkaji kembali rencana kerjasama pembelian minyak dari pihak Angola , atau Sonangol EP. “Apakah benar dengan membeli minyak dari Anggola benar akan memberikan penghematan kepada Negara sebesar 25% ? ,” ujar Sofyano Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) di Jakarta, Rabu (5/11).
Selain itu, perlu juga diteliti oleh Pemerintah, apakah Sonangol EP menguasai 100% hasil minyak yang dihasilkan dari negaranya, sebab, berdasarkan data Energy Intelegence Research, yang mereka lansir pada tahun 2011, Chevron dan Exxon turut terlibat dalam pengelolaan migas di negeri Angola yang bekerjasama dengan Sonangol EP , NOC nya Angola.
Menurut Data pihak Energy Intelegence Research , sebuah badan internasional yang menghimpun data terkait perusahaan migas diseluruh dunia, “Saham Perusahaan minyak lainnya itu dalam pengelolaan Migas di Angola prosentasenya bahkan lebih besar dari pihak Sonangol EP “.
Energi Intelegence Research merilis bahwa jenis crude asal Angola terdiri dari 5 jenis yaitu : Cabinda yang untuk pengelolaan jenis crude ini terdapat saham Chevron sebesar 39,2%, Total 10%,Eni 9,8% dan Sonangol 41%. Untuk Crude Jenis Girassol , Total dan Sonangol 40%,Exxon 20%,BP 16,67% dan Statoil 23,33%. Untuk crude jenis Kisasanje Blend: exxon 40%,BP26,6%, ENI 20% dan Statoil 13,33%. Untuk crude Kuito , Chevron 31%, Sonangol 20%, TOTAL 20%, ENI 20% dan Petrogal 9%.
Untuk Crude jenis Cabinda , Chevron 39,2%, Sonangol 41%, Total 10% dan ENI 9,8%.
Dan Logikanya, untuk menjual minyak kemanapun , tentunya harga jualnya harus berdasarkan persetujuan dari pihak tersebut. ” Nah apakah perusahaan minyak itu juga setuju pihak Sonangol menjual minyak ke Pemerintah Indonesia dengan harga yang lebih murah 25% ketimbang mereka menjual ke negara lain?”.Apakah dengan menjual ke Indonesia dengan harga “murah” tersebut tidak akan timbul konflik kepentingan antar perusahaan yang telah lama bekerjasama dengan Sonangol EP tersebut?
Menanggapi pernyataan Menteri ESDM , Sudirman Said, yang mengatakan jika Indonesia membeli minyak dari Angola maka bisa menghemat sebesar 25%, justri diragukan. “Jika yang dimaksud menghemat 25% itu adalah harga jual atau diskount utk harga minyak Angola adalah sebesar 25%, jelas itu sangat tidak bisa dipercaya begitu saja,” tegasnya.
Sebagaimana di ketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani perjanjian kerja sama pembelian minyak dengan Wakil Presiden Angola Manuel Domingos Fincente di Istana Merdeka, Jumat, 31 Oktober 2014.
Setelah perjanjian ini ditandatangani, direncanakan, Indonesia yang diwakili PT Pertamina (persero), akan membeli minyak dari perusahaan minyak nasional Angola, Sonangol EP.
Sementara itu, Menteri Energi Sudirman Said mengatakan pembelian minyak dari Angola ini dapat menghemat pengeluaran negara sebesar US$ 2,5 juta atau sekitar Rp 30 triliun pertahun.
Sudirman Said juga mengatakan, nilai dan volume pembelian minyak dari Angola masih akan dibahas.
Sudirman memberi gambaran, jika Indonesia mampu membeli 100 ribu barel sehari, nilai impor minyak yang selama ini dibelanjakan bisa ditekan hingga 25 persen.
Sofyano menambahkan , “apa yang dimaksud dengan penghematan itu? Penghematan besar bisa terjadi jika harga jual minya dari Sonangol adalah lebih murah 25% dari standard harga minyak dunia. Jika saat ini harga minyak dunia rata rata diangka 86usdol/barel, maka apakah Sonangol akan menjual ke Indonesia dengan harga disekitar 64,5usdol/barel?”Saya sangat tidak yakin itu. Jadi sebaiknya Menteri ESDM menjelaskan sejelas jelasnya ke Publik apa yang dimaksud dengan bisa hemat sebesar 25% jika Pemerintah Indonesia membeli minyak dari Angola?”.
Jika Pemerintah Angola atau pihak Sonangol EP bersedia menjual minyak ke Indonesia dengan diskount sekitar 25% , apa pertimbangannya dan apa kepentingannya?
Mengapa mereka tidak memberlakukan hal yang sama kepada negara lain yang juga banyak membutuhkan pasokan minyak.
Sofyano juga mengatakan jika betul apa yang dikatakan Menteri ESDM bahwa dengan membeli minyak dari Angola bisa hemat 25%, mengapa selama ini hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah SBY dan atau Pertamina. (ALFONS)
