APBN 2020 masih berada pada triwulan I dan proses pembahasan APBN 2021 masih beberapa waktu kedepan.
Sehingga, diharapkan kualitas belanja Pemerintah dalam APBN kedepannya akan terus meningkat.
Kami akan terus mendorong Banggar DPR RI, agar menitikberatkan fokus pembahasan APBN nantinya, untuk meningkatkan kualitas belanja Pemerintah, dalam beberapa pendekatan.
Antara lain:
Pertama, mendorong peningkatan belanja modal. Kami akan terus mendorong agar porsi belanja modal terus diperbesar dari tahun ketahun.
Memperbesar porsi anggaran belanja modal dalam setiap APBN, diharapkan akan membuat investasi bisa tumbuh dan berkembang.
Mengingat, bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur kita masih relatif besar, tentunya berharap belanja modal bisa menjadi stimulus dan multiplier effect untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.
Kedua, penyerapan belanja yang proporsional sepanjang tahun.
Penyerapan anggaran yang dilakukan di kuartal ke IV, menyebabkan terjadinya penumpukan belanja diakhir tahun.
Siklus ini jelas kurang baik bagi peningkatan kualitas anggaran, semangat yang dibangun hanya sekedar menghabiskan anggaran setiap tahunnya.
Oleh sebab itu, kami akan mendorong agar setiap satuan kerja (satker) K/L yang menyusun perencanaan anggaran memiliki time frame yang jelas mengenai pelaksanaan program kerja yang dirumuskan.
Apa yang menjadi kebutuhan anggaran sepanjang tahun anggaran, sehingga bisa terpantau keberadaanya sepanjang tahun.
Ketiga, efektifitas belanja negara untuk menstimulus daya beli masyarakat.
Tidak bisa kita pungkiri, kontribusi konsumsi rumah tangga adalah penyumbang terbesar dalam setiap pertumbuhan ekonomi nasional.
Oleh sebab itu, menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi tetap tumbuh perlu terus dilakukan.
Mengingat, jumlah penduduk yang rentan miskin yang masih besar, berpotensi untuk naik kelas atau justru turun kelas kembali ke dalam kemiskinan.
Oleh sebab itu, setiap program bantuan sosial hingga subsidi dalam rangka meningkatan daya beli masyarakat, harus berbasis data sosial yang valid dan terukur tingkat keberhasilannya.
Jangan sampai ada yang salah sasaran, mulai dari program bantuan sosial hingga subsidi energi, semuanya harus tepat sasaran.
Sehingga, diharapkan bantuan tersebut, akan bisa mempertahankan bahkan meningkatkan daya beli agar konsumsi masyarakat tersebut tetap bisa tumbuh.
Terakhir, mendorong pemerintah daerah lebih inovatif, tidak semata bergantung dari dana transfer ke daerah.
Bahkan dana transfer ke daerah sebagiannya juga ditampung di deposito perbankan.
Akibatnya, banyak belanja pemda juga tidak membantu upaya percepatan pembangunan di daerah-daerah.
Perlu diberikan evaluasi atas pemerintah daerah yang menumpuk anggarannya di sector investasi keuangan.
Penulis Ketua Badan Anggaran DPR RI yang Juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian
