Oleh: Umbu Wulang T. Paranggi
Penulis adalah Direktur WALHI NTT
Presiden Jokowi sudah seharusnya memberikan perhatian yang intens bagi korban pembangunan dari proyek-proyek skala besar yang mengorbankan tanah masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya di NTT.
Eforia kedatangan presiden semestinya diisi dengan agenda mengevaluasi seluruh pembangunan di NTT.
Akhir-akhir ini NTT menjadi fokus pembangunan beberapa kebijakan nasional yang menjadikan NTT sebagai salah satu propinsi yang diperhitungkan potensi Sumber Daya Alamnya.
Secara substansi, masifnya pembangunan di NTT berimplikasi lurus pada eksploitasi Sumber Daya Alam NTT. Salah satunya, rencana pengeboran geothermal di beberapa titik di pulau Flores.
Sejak 2017, Kementerian ESDM telah menetapkan pulau Flores sebagai pulau panas bumi yang diikuti dengan perencanaan pengeboran baru di beberapa lokasi di pulau Flores.
Beberapa lokasi perencanaan tersebut malahirkan konflik di tingkat tapak.
Seperti di Waesano, rencana pengeboran geothermal berpotensi akan berdampak pada keberadaan masyarakat adat Nunang serta keberlanjutan lingkungan di wilayah tersebut.
Selain itu, penolakan pengeboran oleh masyarakat Radabata karena berdekatan dengan lokasi pemukiman.
Penolakan masyarakat atas beberapa rencana pengeboran tersebut merupakan bagian dari implementasi dan penegakan hak asasi masyarakat adat sebagaimana digaungkan dalam Pancasila dan UUD 1945.
