JAKARTA–Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah mendesak pemerintah untuk segera menjelaskan konteks pengembangan dan pembagian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat terutama selama Pemilu 2024.
Hal itu penting agar masyarakat memilih pasangan calon tertentu hanya karena didukung atau dekat dengan kekuasaan.
“Penting bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa political interest pengembangan bansos untuk menjawab persoalan ancaman krisis pangan, meningkatnya kerentanan rumah tangga miskin, serta menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target APBN 2023,” kata Said Abdullah di Jakarta Senin 4 Desember 2023.
Lebih lanjut Said Abdullah menjelaskan, untuk meyakinkan publik dan menopang penjelasan dari aspek political interest diatas, pemerintah perlu menjabarkan tata kelola operasional program Bansos.
Sehubungan dengan itu, dia menyarankan Kementerian Sosial untuk terus menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hingga ke tingkat desa, sehingga dengan data itu, penyaluran Bansos lebih tepat sasaran.
Said juga juga mengusulkan agar proses bisnis dalam setiap program penyaluran Bansos disederhanakan. Terutama penyaluran Bansos yang bertumpu pada cashless, digitalize, dan open data sebagai cara untuk mengurangi interaksi antar pihak, menjaga akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Sementara khusus untuk bantuan beras yang di mobilisasi oleh Bulog sampai ke desa, Said mengusulkan, perlu adanya pengawasan banyak pihak. ***
