JAKARTA-Kondisi perekonomian Indonesia pada 2016 mendatang masih akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan, baik yang bersumber dari domestik maupun global.
Hal ini berdampak pada melesetnya target asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang sudah disampaikan ke DPR.
Karena itu, pemerintah harus bekerja lebih keras lagi (extra effort) untuk mencapai target tersebut.
Wakil Ketua I Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah menegaskan pemenuhan target asumsi makro merupakan tugas berat bagi pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Karena itu, pemerintah harus bekerja lebih keras lagi mengingat tekanan ekonomi semakin besar.
“Banggar melihatnya sederhana, kalau pertumbuhan ekonomi dari 5,5% menjadi 5,3%, dan kemudian ICP dari USD60 menjadi USD50 per barel maka pertumbuhan ekonomi kita akan relatif dengan 5,3%. Itu menjadi extra effort bagi pemerintah,” ujar Said di Jakarta, Selasa (29/9).
Sedangkan dari sisi Rupiah yang diasumsikan Rp13.900 per USD, kata dia, BI telah memberikan guarante (jaminan) bahwa Rupiah akan dijaga di level tersebut. Hal ini sejalan dengan kemampuan dan tugas BI untuk menstabilisasi rupiah.
“Apakah rupiah di Rp13.900 per USD ini berdasarkan estimasi yang kuat dari BI atau bagian dari harapan pasar. Kalau dari pasar barat atau katakanlah dari BI ke timur, maka celaka kita. Jika China masih mendevaluasi mata uangnya, maka kita akan jebol, akan porak-poranda postur APBN kita. Asumsi makronya akan porak-poranda,” tukasnya.
Anggota Komisi XI DPR ini mengapresiasi langkah pemerintah dengan merilis Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I dan II. Namun, paket deregulasi ini tidak serta merta menyulap ekonomi membaik dalam jangka pendek.
Tetapi untuk jangka panjang, jelasnya paket deregulasi pemerintah ini baru terlihat efektifitasnya.
“Kita perlu waktu 6 bulan baru akan keliatan benefitnya,” ucap politisi PDI Perjuangan asal Jawa Timur ini.
Secara khusus, Said berharap agar paket deregulasi ini mengatur secara ketat soal baja impor. Apalagi, pemerintah tengah gencar membangun infrastruktur yang membutuhkan baja dalam jumlah yang besar.
Menurutnya, tarif impor besi dan baja yang berlaku saat ini sekitar 10%-20% masih terlalu rendah. Hal ini tidak akan mampu menjaga eksistensi industri besi-baja domestic dari gempuran baja impor.
Karena itu, Said mengusukan agar tarif bea masuk baja impor harus dinaikan hingga 20-25 persen.
“Saya kira, tarif bea masuk yang proporsional akan mampu mengamankan kepentingan pelaku industri baja nasional yang selalu mengeluhkan banjirnya baja impor, khususnya dari China. Jadi, harus ada barriernya, kalau tidak, banjir baja impor menghancurkan pasar domestik,” tuturnya.
Lebih lanjut, Said menjelaskan, pengenaan tariff impor yang proporsional akan menyelamatkan pangas pasar baja lokal yang saat ini produk asing. Hal ini sekaligus mengamankan kepentingan pelaku industri baja nasional yang selalu mengeluhkan banjirnya baja impor, khususnya dari China.
“Pasar besi dan baja domestik sudah dikuasai produk asing yang rata-rata di atas 60%. Idealnya, baja sebesar-besarnya disuplai dari produk lokal. Jangan sampai produk impor menggempur pasar besi dan baja domestik kita,” tegasnya.”
