JAKARTA-Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya angkat bicara terkait tudingan keterlibatan mereka dalam proses pembahasan proyek pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai, Papua.
Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap anggota Komisi VII DPR Dewie Yasin Limpo.
Wakil Ketua I, Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah memastikan penangkapan anggota Komisi VII DPR tidak terkait dengan pembahasan anggaran di Banggar.
Pasalnya, Banggar tidak membahas anggaran program teknis atau satuan tiga di kementerian.
Pembahasan tehnis dilakukan di komisi terkait.
Penegasan itu disampaikan Said Abdullah menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap politisi Hanura DPR, Dewie Yasin Limpo.
Seperti diketahui, Dewie yang juga anggota Fraksi Partai Hanura ini diduga membantu memasukkan proyek tersebut ke dalam Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
Said menyesalkan munculnya pembentukan opini yang mengaitkan Dewie Yasin Limpo dengan Banggar DPR.
Pasalnya, politisi Hanura yang ditangkap KPK itu bukan anggota Banggar.
“Ini semua media rebut soal Banggar. Ketika, ada anggota DPR yang ditangkap KPK, Banggar dibawa-bawa. Padahal yang ditangkap bukan anggota Banggar. Kenapa Banggar jadi sasaran tembak,” ujar Said dengan nada tanya.
Banggar jelas Said hanya menerima pagu besar yang diajukan pemerintah setelah dibahas melalui komisi terkait.
Setelah itu, Banggar baru memutuskan apakah setuju atau menolak pagu anggaran.
“Banggar tidak pernah sama sekali membahas soal kegiatan ataupun program yang ada di kementerian atau lembaga yang namanya ESDM. Kita hanya pagu besar kepada Kementerian ESDM. Pasti itu,” ujar anggota Komisi XI DPR ini.
Karena tegas Said, agaknya terlalu berlebihan jika semua anggota DPR yang tertangkap tangan KPK dikait-kaitkan dengan Banggar.
“Kita tak utak atik ajuan pagu yang diberikan oleh pemerintah di nota keuangan tidak ada pembahasan tentang itu,” katanya.
Politisi senior PDI Perjuangan ini mengaku, proses pembahasan anggaran di Banggar berlangsung sangat lancar.
”Kami menetapkan pagu, baik panja daerah maupun panja belanja pusat maupun panja asumsi makro yang saya pimpin sendiri, semua tidak ada masalah. Proses pembahasan berjalan smooth (lancar) dan tak ada kendala apapun,” tegasnya.
