JAKARTA – Sejumlah kandidat ketua umum Partai Golkar mendesak agar menghentikan cara-cara ancaman dan tekanan pada DPD I dan DPD II di daerah.
“Yang kami persoalkan adalah ancaman dan pemaksaan. Kalau sudah begini, sama saja bukan pemilihan lagi, tapi sudah penyodoran nama,” kata Wakil Ketua umum DPP Partai Golkar, HR Agung Laksono di Jakarta, Kamis, (30/10/2014)
Seperti diketahui, wacana Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar ke IX bakal menjadi ajang pertarungan para kandidat.
Lebih jauh Mantan Menko Kesra ini meminta agar semua tahapan pelaksanaan Munas IX, mulai dari persiapan sampai penyelenggaraan harus berlangsung demokratis berdasarkan prinsip-prinsip kejujuran, terbuka dan akuntable.
“Juga serta berlaku adil terhadap seluruh kandidat dimana pemilik suara dalam Munas tidak ditekan untuk mendukung salah satu kandidat yang disertai dengan intimidasi atau ancaman dalam bentuk apapun, termasuk pemecatan,” terang dia lagi.
Menurut Agung, penyelenggaraan Munas harus mendapat jaminan dari DPP Partai Golkar.
“Seluruh kandidat ketua umum harus menjunjung tinggi sportifitas kontestasi demi menghindari perpecahan partai dan menjaga keutuhan serta soliditas partai,” paparnya.
Dengan begitu, lanjut mantan Ketua DPR ini, Munas Golkar harus melahirkan kepemimpinan yang mengutamakan semangat rekonsiliasi persatuan dan kesatuan partai, kesinambungan dan kejayaan partai.
“Jadi kami menginginkan adanya suasana yang kondusif, harus ada fair play. Untuk itu kami telah menandatangani kesepakatan bersama,” ungkap Agung lagi.
