Oleh: Anthony Budiawan
KETUA Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, memberi komentar mengejutkan dan sangat bahaya bagi penegakan konstitusi.
Ketua MPR mengatakan pemilu dan pilpres, 2024 perlu dipikirkan ulang.
Maksudnya, perlu dipikirkan untuk ditiadakan: dibatalkan, ditunda, atau apapun sejenisnya.
Usulan Ketua MPR ini sangat bahaya karena melanggar konstitusi yang mewajibkan pemilu dan pilpres dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.
Usulan Ketua MPR ini mengandung ajakan atau hasutan untuk melakukan ‘kudeta konstitusi’: yaitu mengubah konstitusi untuk menunda pemilu, alias memperpanjang masa jabatan seluruh pejabat negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, termasuk juga untuk dirinya sendiri sebagai Ketua MPR.
Artinya, Ketua MPR menunjukkan sikap bersedia menjadi fasilitator mengubah konstitusi, karena hanya MPR yang bisa mengubah konstitusi dengan tujuan ‘kudeta konstitusi’.
Brookings Institute: Changing the constitution to eliminate term and/or age limits for presidents and allow the incumbent president to unconstitutionally extend his mandate has been referred to as a constitutional coup.
‘Kudeta Konstitusi’ atas alasan apapun tidak dibenarkan.
Kemarin, presiden Peru ditangkap dan diturunkan karena melakukan ‘Kudeta Konsitusi.’
Jaksa federal mengatakan: “Kami mengutuk pelanggaran tatanan konstitusional, ..… Tidak ada otoritas yang dapat menempatkan dirinya di atas Konstitusi dan (semua) harus mematuhi mandat konstitusional.”
Amerika Serikat secara tegas menolak setiap tindakan yang melakukan ‘kudeta konstitusi’ yaitu tindakan yang melanggar konstitusi.
United States urging the leader to “reverse” the move and “allow Peru’s democratic institutions to function according to the Constitution,”
“We will continue to stand against and to categorically reject any acts that contradict Peru’s constitution, any act that undermines democracy in that country,” said US State Department spokesperson Ned Price in a statement.
Ajakan Ketua MPR memikir ulang pemilu 2024 merupakan upaya ‘Kudeta Konstitusi’.
Ajakan serupa sudah disuarakan oleh tiga ketua umum partai politik dan dua menteri kabinet sekitar Februari-Maret yang lalu.
Rencana ‘kudeta konstitusi’ sudah ditolak rakyat Indonesia secara tegas.
