JAKARTA-Kalangan DPR menilai kebijakan pemerintah memberikan kenaikan THR dan gaji ke 13 untuk PNS serta Polisi dan TNI dinilai kurang tepat momentumnya. Namun demikian pihaknya tetap menghomati keputusan tersebut.
“Kebijakan itu tentu akan lebih berarti seandainya dilakukan disaat kondisi ekonomi kita tumbuh kembang,” kata kata anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo kepada wartawan, Senin, (28/5/2018).
Menurut anggota Fraksi Partai Demokrat, kebijakan kenaikan anggaran THR tersebut lebih tepat diberikan pada saat kondisi ekonomi negara sedang tumbuh pesat. “Sehingga beban APBN tidak berat,” ucapnya.
Sartono menjelaskan, bahwa kenyataan saat ini saya beli masyarakat Indonesia menurun bahkan cenderung tertekan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor
“Seperti banyaknya BUMN- BUMN kita yang merugi. Lalu dibeberapa Pemerintah kota dan daerah kondisi fiskalnya juga memprihatinkan,” imbuh Anggota Komisi VI DPR RI ini.
Sartono melanjutkan, dari pada memberikan kenaikan THR kepada para aparatur negara, sebaiknya pemerintah dapat memberikan stimulus dan regulasi yang pro rakyat.
“Agar pertumbuhan bisa tetap tercapai, ekonomi berkembang dan daya beli terjaga. Lalu, ada baiknya Pemerintah mulai memikirkan kebijakan jangka panjang, seperti peningkatan kesejahteraan para PNS, TNI dan Polri,” pungkas Sartono. ***
