JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Panglima Tertinggi (Pangti) TNI-Polri mengumpulkan sekitar 282 perwira tinggi, jendral bintang dua ke atas, di jajaran TNI-Polri guna memberikan pembekalan dan arahan menghadapi Pemilu Presiden (Pilpres) yang akan dilaksanakan pada 9 Juli mendatang. Dalam pidatonya, SBY meminta TNI/Polri bersikap netral atau mundur dari jabatan jika tidak dapat menjaga netralitas. “Acara ini perlu dan penting, agar TNI dan Polri bertindak tepat dalam Pilpres 2014. Tepat sesuai amanat konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku, dan tepat sesuai reformasi TNI-Polri yang dilakukan mulai tahun 1998 lalu,” kata SBY saat memberikan pengarahan kepada perwira tinggi seluruh petinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri di gedung Kemenhan, Jakarta Pusat, Senin (2/6/14).
Hadir dalam kesempatan itu antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yosgiantoro, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Panglima TNI Jendral Moeldoko, Kepala BIN Marciano Norman, Kapolri dan para Kepala Staf TNI AD, TNI AU, dan TNI AL.
Dalam pidatonya, SBY meminta rakyat dan juga para Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) juga berharap TNI dan Polri harus tetap netral. “TNI dan Polri harus memberi kesempatan yang sama kepada pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dan Joko Widodo – Jusuf Kalla agar berkompetisi secara damai, bermartabat, dan terhormat,” tegas SBY.
SBY mengaku telah memperoleh informasi yang sudah dikonfirmasikan, bahwa ada pihak yang menarik-narik sejumlah perwira tinggi untuk mendukung calon tertentu, dan tidak perlu mendengar apa yang dikatakan Presiden yang sebentar lagi akan menjadi ‘kapal karam’.
Ajakan-ajakan seperti itu jelasnya sama dengan mengajari para prajurit/tamtama/dan perwira TNI-Polri untuk meninggalkan sumpah prajurit, yaitu Sapta Marga. “Itu betul-betul in subordinasi. Oleh karena itu hati-hati, jangan tergoda. Saya khawatir niat dan tujuannya tidak baik, bagi perwira, bagi TNI-Polri, bagi lembaga, dan bagi negara,” tegasnya.
Menurutnya, para komandan utama di lingkungan TNI-Polri adalah perwira terbaik. Karena itu, almamater tempat mereka berasal di TNI pasti tidak rela jika mereka mau ditarik-tarik ke politik. “Sebagai pemimpin TNI-Polri, tegas SBY, juga tidak rela. Kami mencintai Anda semua untuk menuju kejayaan di negeri ini,” pesannya.
Meski demikian, Presiden SBY menegaskan, jendral/laksamana/marsekal bukan tidak boleh menjadi pemimpin politik atau mengisi jabatan-jabatan politik. Hanya saja, SBY mengingatkan ada aturan dan etika yang harus dipatuhi, yakni harus mundur dulu dari jabatan TNI dan Polri. “Era Dwi Fungsi TNI-Polri sudah berakhir, era kekaryaan sudah selesai. Karena itu, kalau itu terjadi (berebut jabatan politik), perwira di bawah dan prajurit akan bingung,” sebutnya.
Presiden mempersilahkan, kalau di antara perwira TNI-Polri ingin menjadi pemimpin politik atau ingin berkarier di jabatan politik. “Ajukan pengunduran diri sekarang juga, hampir pasti akan dikabulkan. Saya akan lepas baik-baik, dan saya akan doakan semoga sukses,” kata SBY seraya menyebutkan, justru dengan tidak berada di lembaga TNI-Polri, ruang gerak mereka di politik akan lebih terbuka. “Rakyat akan menilai cara itu fair karena tidak dianggap mengandalkan senjata di belakangnya untuk meraih kepercayaan politik dari rakyat,” terangnya.
SBY mengajak para pimpinan TNI-Polri yang ingin berkarier di jabatan politik untuk mengikuti apa yang dilakukan para mantan pimpinan TNI-Polri yang kini memimpin partai politik, yaitu Jendral (Purn) Edi Sudrajat, Jendral (Purn) Wiranto), Letjen (Purn) Prabowo Subianto, termasuk dirinya sendiri, yang memilih jalan yang benar dalam mewujudkan cita-citanya menjadi pemimpin politik, dengan mendirikan partai politik.
