JAKARTA- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus sejalan dengan kebijakan pemerintah khususnya dalam membangun Indonesia Timur. “Maka semestinya mampu bekerjasama dengan berbagai pihak untuk membawa kemajuan daerahnya,” kata Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas diskusi “Peran Media Massa dan Penguatan DPD RI” di Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Oleh karena itu, lanjut GKR Hemas, anggota DPD perlu menambah wawasan guna percepatan peningkatan kinerja DPD RI. Karena banyak anggota baru DPD RI yang belum memahami bagaimana rapat bersama DPR RI.
“Anggota DPD RI umumnya adalah tokoh-tokoh di daerahnya dengan latar belakang yang berbeda,” jelasnya
Menurut Ratu Hemas, anggota DPD RI sudah bekerja selama satu bulan setelah dilantik pada 1 Oktober 2014. Namun kinerjanya belum merata, karena anggota DPD RI ada yang “incumbent” dan ada yang benar-benar baru.
Program pembekalan wawasan terhadap anggota DPD RI yang telah diberikan sebanyak dua kali tentu cukup membantu menambah wawasan secara signifikan, bagaimana bekerja sebagai anggota parlemen. “Menyikapi agenda-agenda politik DPD RI ke depan, perlu memiliki kemampuan bagaimana membangun sinergi dengan anggota DPR RI,” katanya.
Di samping itu, lanjut GKR Hemas, anggota DPD RI juga perlu memiliki orientasi yang sejalan dengan arah pembangunan yang akan dilakukan yakni pembangunan di sektor kelautan atau kemaritiman, sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo, yang bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Terkait dengan hal tersebut, anggota DPD RI juga perlu memiliki wawasan kemaritiman,” ujarnya.
Dikatakan GKR, DPD RI memiliki agenda mengusulkan amandemen kelima UUD 1945 yang sudah siap diusulkan ke MPR RI. Namun, untuk mengusulkan amandemen, maka DPD RI harus mampu meyakini sekitar 60% anggota DPR RI untuk memenuhi persyaratan usulan tersebut. (ek)
