JAKARTA-Sebanyak 150 pegawai Kementrian Perindustrian RI, yang terdiri dari unit kerja pusat maupun daerah dilantik sebagai pejabat eselon II, III, dan IV. Pelantikan dilaksanakan untuk mengisi jabatan yang kosong karena pejabat sebelumnya memasuki pensiun atau promosi dan mutasi ke unit kerja yang lain. Para pejabat baru itu dilantik oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari di Kantor Kemenperin, Jakarta Kamis (12/9).
Sekjen Kemenperin menyatakan, proses pengisian jabatan dilingkungan Kementerian Perindustrian menerapkan prinsip prinsip pengembangan pegawai yang transparan. “Baik yang berkaitan dengan peraturan kepegawaian maupun dalam rangka penerapan sistem pembinaan karir, sehingga dapat memotivasi pegawai lainnya untuk terus berprestasi dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan kinerja dan profesionalisme pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian,” ujar Sekjen.
Dalam rangka kaderisasi kepemimpinan, beberapa pegawai baru angkatan 2009 telah menjadi Pejabat Eselon IV, bahkan pada pelantikan Tahun 2013 ini angkatan 2005 sudah mulai dipromosikan untuk menduduki jabatan Eselon III sesuai dengan profesionalisme dan kompetensinya. Sekjen Kemenperin berharap para pegawai baru tersebut siap bekerja keras. berdisiplin tinggi, memperhatikan etika dalam bekerja maupun bersikap, meningkatkan koorclinasi, serta membangun kerjasama yang solid antar unit maupun antar instansi terkait.
Sementara itu, dalam rangka mengisi kekosongan pegawai yang telah memasuki batas usia pensiun, KementerianPerindustrian telah mendapat formasi CPNS Tahun 2013 sebanyak 340 CPNS bagi lulusan jenjang pendidikan S3, S2, SI, D.III, D.IV dan SMK. Mereka akan mengikuti ujian online atau TesPotensi Khusus (TPK) Kementerian Perindustrian dan Ujian Nasional olehKementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Menurut Sekjen Kemenperin, pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Good Governance dan Clean Government)serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih, dan bebas dari KKN sangat perlu dilakukan guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Perindustrian. “Langkah-langkah Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, adalah dengan melakukan pembinaan secara terus menerus dan berkelanjutan terhadap kinerja aparatur, tata kelola keuangan, akuntabilitas, serta sistem pengawasan”.
Sedangkan, sebagai salah satu upaya Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi, yaitu dengan mempertahankan Prestasi Predikat WTP (Wajar TanpaPengecualian) selama empat tahun terakhir. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan terhadap laporan keuangan suatu institusi pemerintahan. “Upaya ini perlu didukung seluruh pegawai Kementerian Perindustrian agar senantiasa mewujudkan tata kelola keuangan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan akuntabel,” tegas Sekjen Kemenperin.
