RUTENG-Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Adrianus Garu menilai data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) sangat kacau dan amburadul. Terutama data yang menjadi acuan pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di daerah-daerah. “Masa orang yang sudah mati masih menerima KIS dan KKS. Gimana data seperti itu masih dipakai?” kata Andre, sapaan akrab Adrianus Garu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Desa Ruis, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, NTT, Sabtu (7/6).
Ia mengatakan hal itu setalah mendapatkan keluhan dan protes dari masyarakat. Senator yang kini menjadi anggota Komite IV ini mengatakan penerima KIP juga tidak kalah amburadulnya. Orang tua yang seharusnya mendapatkan kartu tersebut tidak diberikan. Yang menerima malah orang tua yang punya uang banyak dan tidak punya anak sekolah. “Kami sangat sayangkan kemunculan data seperti itu. Kita tidak tahu apakah BPS memang tidak bekerja. Atau tidak profesional dalam bekerja. Jika kesalahan-kesalahan seperti itu karena permainan di lapangan seperti Kepala Desa atau Camat, tetapi mengapa mereka ikut komplain. Mereka katakan sumber datanya dari BPS,” tutur mantan anggota DPRD kabupaten Manggarai ini.
Andre yang masih aktif di Partai Demokrat ini mengaku heran dengan BPS yang menggunakan data salah. Padahal basis data seperti dari BPS sangat penting bagi masyarakat karena terkait dengan nasib mereka. “Saya keliling wilayah NTT, keluhan masyarakat sama. Pembagian KIS, KIP dan KKS tidak tepat sasaran. BPS harus memperbaiki ini supaya tidak terjadi konflik di masyarakat,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Desa Ruis, Sibertus Shadan mengungkapkan sejumlah warganya yang seharusnya mendapatkan KIS, KIP dan KKS. Mereka dinilai paling layak karena mereka tergolong miskin dan tidak mampu. Namun kartu yang ada malah dibagikan ke keluarga mampu “Kami tidak dilibatkan dalam pendataan. Kami kebingungan atas berbagai protes masyarakat. Kami mengharapkan DPD RI bisa menanyakan masalah ini ke BPS,” ujarnya.
Kepala Desa Compang Cibal Markus Sema mengeluhkan hal yang sama. Dia berharap ada pendataan ulang yang melibatkan masyarakat dan perangkat desa. Alasannya, masyarakat setempat paling tahu kondisi warganya. “Kami tidak tahu kenapa yang meninggal masih menerima dan yang tidak punya anak sekolah malah dikasih. Kami mohon untuk diperbaiki,” tuturnya.
Di tempat terpisah, Deputi Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo mengemukakan data terbaru yang dikeluarkan BPS adalah per Juni 2015. Data yang telah dikumpulkan BPS kemudian diberikan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang berada di kantor Wakil Presiden (Wapres). TNP2K kemudian mengolah data itu sesuai kebutuhan. Kemudian disebar ke kementerian dan lembaga serta dibagikan ke daerah-daerah. “Kami melakukan perbaharuan data setiap tiga tahun sekali. Terakhir pada Juni 2015. Jadi kami berdasarkan data tersebut,” tutur Hadi.
