JAKARTA-Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan sepanjang tahun 2015 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Salah satu tantangan terbesar yakni persoalan konsolidasi politik terkait adanya pengelompokkan di parlemen antara partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).
Tantangan lainnya jelas Pramono persoalan asap yang hampir 3-4 bulan. Situasi ini betul-betul menyita perhatian dan berbagai persoalan yang ada.
“Tetapi kalau dilihat, bahwa di ujung pemerintahan Pak Jokowi dan Pak JK ini, persoalan yang paling utama adalah persoalan ekonomi yang mengalami rebound,” kata Pramono kepada wartawan, di ruang kerjanya, Lantai 2 Gedung III Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (30/12)
Kendati dihadapkan pada sejumlah persoalan, Seskab mengaku sinyal perbaikan ekonomi mulai terlihat. Data-data makro ekonomi menunjukan trend positif.
“Kalau lihat semester pertama, kuartal pertama itu pertumbuhan 4,67%, kemudian naik menjadi 4,73%-4,74%, kemudian naik menjadi 4,8% lebih, dan yang terakhir sudah 5%. Ini menunjukkan bahwa titik terbawahnya itu sudah dilampaui, sehingga apa lagi, apa yang menjadi basis tumpuan pemerintahan ini kan membangun infrastruktur, kemudian juga mengubah dari konsumsi menjadi produksi,” terangnya.
Karena itu, dia menyakini pada tahun 2016 konominya akan menjadi lebih baik.
Hal itu terindikasi dari sekarang. Misalnya pasokan semen sekarang ini mengalami kekurangan karena kebutuhan untuk membangun infrastruktur itu luar biasa, termasuk baja dan sebagainya, dan sebagainya,” jelasnya.
“Jadi, ini merupakan indikasi pulihnya ekonomi. Pada satu tahun ini, apalagi setelah reshuffle kabinet pada bulan Agustus ada 8 paket kebijakan yang ternyata bisa menstabilkan ekonomi kita dan membuat Indonesia menjadi tempat investasi yang menarik bagi dunia usaha,” katanya.
Lebih lanjut dia optimis ekonomi Indonesia akan tumbuh positif. Namun dengan syarat, kegaduhan politik di parlemen harus dikurangi. “Tetapi kalau dilihat secara nasional politik relatif stabil,” pungkasnya.
