JAKARTA – Calon Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Setya Novanto menegaskan masalah “mahar politik” menyebabkan rusaknya pengkaderan dalam Partai Golkar, terutama terkait dengan Pikada. Oleh karena itu tentu menjadi keprihatinan melihat suara Partai Golkar yang lambat laut terus menurun. “Saya akan hentikan soal mahar politik ini. Karena dampak negatifnya lebih besar,” ujarnya seraya berjanji jika terpilih menjadi ketua umum dalam Munaslub, di Jakarta, Kamis (5/5/2016).
Bahkan Novanto mengaku kecewa kader terbaik Partai Golkar, dikenakan biaya Rp 1 miliar sampai Rp 3 Miliar. “Sehingga ini persoalan yang mendasar dan kader kita pindah,” tuturnya.
Hal ini ditambah lagi dengan adanya konflik perpecahan di dala Golkar antara kubu Aburizal Bakrie dengan Kubu Agung Laksono yang berlangsung selama 1,5 tahun.
Novanto mencontohkan suara Golkar yang menurun di parlemen. Pada era kepemimpinan Akbar Tandjung mencapai 20 persen atau 140 kursi.
Kedua, era Jusuf Kalla dengan suara 14 persen atau 109 kursi.
Lalu jaman Aburizal Bakrie, 14,75 persen atau 91 kursi. “Makin lama makin menurun, walau saat terakhir perhitungan di KPU berbeda,” kata Novanto dalam diskusi Babak Baru Partai Politik Indonesia, di Jenggala Center, Jakarta, Rabu (4/5).
Dirinya pun mengungkapkan gagalnya calon presiden yang diusung Golkar selama tiga kali pemilihan presiden.
Ketua Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga melihat adanya persoalan dalam Pilkada.
Dirinya pun memaparkan saat menjabat Ketua DPR, Novanto berusaha supaya Golkar bersatu. Akhirnya, KPU memutuskan adanya dua tandatangan yakni Aburizal Bakrie-Agung Laksono dalam mengusung calon kepala daerah.***
