Soal Dana Mengendap, Jokowi Peringatkan Walikota Tangerang dan Tangsel

Thursday 4 Aug 2016, 3 : 51 pm
Presiden Joko Widodo

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) “menegur” sejumlah kepala daerah, termasuk kepala daerah (Gubernur) Banten, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan serta Kota Serang. Alasannya daerah tersebut banyak mengendapkan dananya di perbankan daerah. “Ini harus segera dikeluarkan. Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakat,” katanya di Jakarta, Kamis (4/8/2016).

Berdasar data, dana mengendap yang ada di Pemprov Banten mencapai Rp1,52 triliun, Kota Tangerang Rp1,36 triliun, Tangerang Selatan Rp1,03 triliun dan Kota Serang Rp948 miliar.

Selain daerah-daerah itu, ada banyak lagi yang juga kena tegur karena mengendapkan dananya. Seperti DKI Jakarta yang menyimpan dana sekitar Rp13,9 triliun. “Pak Ahok (Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama), duitnya emang gede tapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp13,9 triliun,” tambahnya.

Dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terungkap 10 daerah penyimpan dana terbesar. “Ini 10 terbesar provinsi yang menyimpan dananya di bank. Kita mulai buka-bukaan,” kata Presiden Jokowi.

Selanjutnya, Presiden Jokowi juga menyinggung Kepala daerah Jawa Timur sebesar Rp3,9 Triliun, Kota Surabaya Rp1,85 triliun dan Kota Mojokerta Rp917 miliar. Kemudian Jawa Barat yang menyimpan sekitar Rp8,034 triliun, Riau menyimpan Rp2,86 triliun, dan Papua menyimpan Rp2,59 triliun.

Sementara, Jawa Tengah tercatat menyimpan Rp2,46 triliun di bank, Kalimantan Timur menyimpan Rp1,57 triliun, Bali Rp1,4 triliun, dan Aceh Rp1,4 triliun. Kabupaten Bogor tercatat menyimpan dana Rp1,9 triliun, Kabupaten Badung Rp1,6 triliun, Kabupaten Bandung Rp1,6 triliun, Kabupaten Bekasi Rp1,5 triliun, Kabupaten Tanah Laut Rp1,3 triliun, Kabupaten Kediri Rp1,39 triliun, Kabupaten Berau Rp1,37 triliun, dan Kabupaten Nias Rp1,31 triliun.

Simpanan dana di bank pemerintah Kota Medan tercatat Rp2,27 triliun, Kota Cimahi Rp1,52 triliun, Kota Depok Rp1,31 triliun, Kota Magelang Rp1,1 triliun. “Ini harus segera dikeluarkan. Tolong ini segera dikeluarkan agar segera beredar di masyarakat,” katanya.

Presiden mengingatkan pengeluaran dana harus dilakukan sesuai prosedur. “Ikuti prosedur jangan main keluarkan saja,” pungkasnya. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Cegah Radikalisme, Mendes PDTT Minta Desa Sukalarang Besarkan BUMDes dan Aktifkan Pengajian

SUKABUMI – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko

Divestasi 51% Saham Freeport Lewat Aksi Corporasi

JAKARTA-Pengambilan saham divestasi PT Freeport Indonesia dilakukan melalui mekanisme korporasi.