JAKARTA—Pemerintah mengajak swasta guna menekan Parlemen Uni Eropa dan sekaligus melakukan perlawanan terhadap kampanye negatif atas produk sawit asal Indonesia sehingga merugikan sedikitnya 50 juta petani sawit.
Pelarangan impor sawit dari Indonesia dengan berbagai alasan seperti mempekerjakana anak di bawah usia di perkebunan sawit jelas merugikan Indonesia. “Saya katakan pada mereka, Anda lebih memihak kepada negara yang tidak demokratis ketimbang kami Indonesia yang telah mengembangkan demokrasi,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Nurhayati Assegaf dalam acara konferensi pers bertema “Hasil Kunjungan Grup Kerjasama Bilateral DPR-Uni Eropa” di Gedung DPR, Senin (23/4/2018).
Menurut Nurhayati, yang baru saja memimpin delegasi BKSAP bertemu dengan parlemen Uni Eropa, kuatnya kampanye negatif atas produk sawit Indonesia tidak terlepas dari permainan politik dagang. Pada saat yang sama langkah Uni Eropa itu menguntungkan negara penghasil sawit lainnya termasuk Malaysia dan Vietnam.
Nurhayati mengakui bahwa lobi Malaysia dan sejumlah negara lainnya lebih kuat di Uni Eropa dibandingkan Indonesia. Pasalnya negara itu berada dalam naungan negara persemakmuran Inggris.
Pada bagian lain Nurhayati mengatakan bahwa Uni Eropa tidak konsisten dalam mendukung negara yang telah mengembangkan demokrasi. Seharusnya, ujarnya, Uni Eropa lebih berpihak kepada Indonesia yang telah membangun demokrasi dengan baik dibandingkan negar-negara Asean lainnya.
Nurhayati menilai resolusi Uni Eropa atas produk sawit Indonesia merupakan tindakan yang sangat diskriminatif dan tidak menghargai demokrasi.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Agro Industri (MAI) yang juga anggota BKASP, Fadel Mohammad mengatakan kampanye negatif Uni Eropa atas produk sawit asal Indonesia ternyata disebabkan oleh publikasi negatif yang dibuat oleh lembaga swadaya masyarakat Indonesia sendiri.
Menurut investigasi yang dilakukan MAI, LSM yang membuat publikasi itu mendapatkan dana yang cukup besar dari pihak asing. Bahkan mereka telah masuk ke kelompok pengajian dan gereja dengan agenda menolak Presiden Jokowi untukj periode kedua karena perlawanan presiden atas tindakan diskriminatif tersebut.
Untuk itu dia meminta pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyelidiki dana yang masuk dari pihak asing kepada LSM Indonesia tersebut.
Fadel menilai mereka telah melakukan pengkhianatan yang merugikan sedikitnya 50 juta petani sawit Indonesia. “Dananya yang beredar dari kelompok ini besar sekali,” ujar Fadel. ***
