JAKARTA – Stabilitas harga menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya Provinsi DKI Jakarta.
Kerjasama yang erat dan koordinasi yang terjalin antara Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi DKI Jakarta telah mampu menjaga inflasi DKI Jakarta berada pada level yang rendah dan terkendali.
Hal tersebut telah mengantarkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan sebagai TPID Provinsi terbaik se-Jawa pada pagelaran Rakornas TPID 2017, serta pencapaian inflasi DKI Jakarta di tahun 2018 yang sebesar 3,3% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,7% (yoy) dan searah dengan sasaran capaian inflasi nasional 3,5±1%.
Demikian disampaikan Deputi Gubernur BI , Dody Budi Waluyo dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta, di Jakarta, Senin (25/3).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta juga telah menghasilkan pencapaian yang positif, dengan share perekonomian yang terbesar (17%) dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.
Di 2018 pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tetap terjaga sebesar 6,2% (yoy) ditopang kinerja positif beberapa sektor utama, yaitu Perdagangan, Industri Pengolahan dan Konstruksi.
Komitmen untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam memajukan perekonomian nasional dan daerah, termasuk di Provinsi DKI Jakarta menjadi barometer perekonomian Indonesia.
Sertijab dilakukan kepada Hamid Ponco Wibowo, sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta yang baru menggantikan Trisno Nugroho.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam kesempatan acara menyampaikan apresiasi atas sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah berjuang bersama-sama mewujudkan kondisi ekonomi yang positif di ibukota.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga senantiasa menggunakan data-data dan analisis dari Bank Indonesia untuk pengambilan kebijakan bagi pembangunan ekonomi DKI Jakarta, termasuk dalam pemetaan atas pemenuhan permintaan dan penawaran kebutuhan pokok dan stabilitas harga (inflasi).
Lebih lanjut, Dody Budi Waluyo juga mengapresiasi sinergi dan kerjasama yang telah dibangun selama ini untuk mensukseskan pengembangan ekosistem nontunai di DKI Jakarta, diantaranya dalam wujud:
1. Elektronifikasi pada seluruh Transaksi Pemerintah Provinsi,
2. Integrasi Pembayaran Moda Transportasi,
3. Penyaluran bantuan sosial secara nontunai bekerjasama dengan Bulog, BUMD dan Perbankan.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta akan memasuki babak baru melalui peningkatan status dan fungsi barunya sebagai advisor bagi pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan ekonomi dan keuangan syariah, perizinan dan pengawasan sistem pemerintahan, elektronifikasi, serta perlindungan konsumen, termasuk kedudukan pimpinan dengan rentang jabatan dan tanggungjawab yang lebih tinggi dari sebelumnya.
“Dengan peningkatan status dan fungsi tersebut, maka diharapkan akan memperkuat value preposition BI kepada stakeholder secara prima,” pungkasnya.
