JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis kembali membongkar modus pengelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Bayangkan saja, Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo itu mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat itu.
Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, menegaskan pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa agar PSI lolos ke Senayan.
Rekayasa jahat ini diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi, yaitu:
Pertama, memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran.
Kedua, meloloskan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Parlemen.
Dan Ketiga untuk menggerus suara PDI Perjuangan.
Menurutnya, jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan ini dibiarkan, maka lengkaplah kekacauan Pemilu 2024 yang dengan sendirinya menghancurkan legitimasi Pemilu.
“Pada saat yang sama, nyaris sempurna lah pembajakan Pemilu 2024 oleh Rezim Despotik ini untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mike Verawati menyerukan kepada DPR agak menggunakan hak angket untuk membongkar dugaan pemilu 2024 ini.
“Sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, Koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih terhormat agar menggunakan hak konstitusional mereka untuk membongkar kejahatan Pemilu pada Pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan Hak Angket,” tegasnya.
Selain itu, anggota Koalisi yang lain, Dimas Bagus Arya dari KontraS juga merekomendasikan kepada seluruh elemen aktivisme publik, khususnya Organisasi Masyarakat Sipil, Media, dan Perguruan Tinggi untuk melakukan konsolidasi elemen civil society.
Hal ini untuk memassifkan tekanan publik dan seruan moral untuk menghentikan despotisme dan dinasti politik rezim, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta kooptasi kekuasaan politik dan tata kelola pemerintahan negara yang anti demokrasi dan semakin menjauh dari cita-cita proklamasi Republik.
“Gerakan perlawanan public harus digelorakan terus. Jangan sampai KKN ini tumbuh subur di Indonesia,” pungkasWahyu Susilo dari Migrant Care.
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis beranggotakan: PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, YLBHI, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, Indonesian Parlementary Center (IPC), Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI),
Selain itu, juga Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA), Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas).
Anggota Koalisi lainnya yaitu SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa, Serikat Inong Aceh, Yayasan Inong Carong, Eco Bhinneka Muhammadiyah, FSBPI.
