JAKARTA-Kenaikkan dana subsidi parpol hingga 10 kali lipat dinilai tidak ada manfaat. Alasannya praktek korupsi di parpol memiliki banyak dimensi sebagai penyebabnya. “Yang paling utama, soal tata kelola baik terkait institusi parpol itu sendiri maupun terkait pengelolaan keuangan parpol,” kata Peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/8/2017).
Menurut Lucius, penambahan dana subsidi parpol bukanlah satu solusi yang ampuh guna mengikis korupsi. Karena itu cara yang cukup strategis adalah melakukan pembenahan tata kelola parpol. “Saya kira bantuan sebesar apapun tak akan mampu menghentikan praktek korupsi. Tata kelola yang buruk selalu menjadi celah bagi munculnya praktek korupsi,” tambahnya.
Namun begitu, kata Lucius, pemerintah tampaknya punya misi yang mulia dengan kebijakan peningkatan subsidi tersebut. Setidaknya mengatakan ini mengurangi praktek korupsi. Tentu saja tujuan itu mulia adanya tetapi sungguh tidak yakin akan berhasil hanya dengan melakukan peningkatan dana subsidi saja.
Diakui Lucius, usulan penambahan subsidi kepada parpol sesungguhnya karena menilai praktek korupsi yang melibatkan banyak kader partai. Perilaku ini karena terkait atau berhubungan dengan kebutuhan parpol akan dana untuk operasionalisasi partai. “Juga untuk menyokong upaya partai bersaing dengan parpol lain dalam event pemilu,” tegasnya.
Lucius menjelaskan hanya dengan memberikan tambahan dana saja tetapi budaya tata kelola yang tidak berubah. “Saya kira tak akan banyak hasil positif yang diperoleh terkait dengan misi menekan praktek korupsi di tubuh parpol,” tegasnya.
Kebijakan menaikkan dana subsidi, lanjut Lucius, tak ada korelasi langsung dengan posisi KPK secara kelembagaan. Artinya dengan naiknya dana parpol, tak ada dampak pada KPK secara institusi, apakah akan menjadi semakin kuat atau lemah. “Kenaikan subsidi baru satu dari sekian upaya untuk membenahi parpol. Jadi dengan kebijakan ini, tak ada alasan bagi parpol untuk menganggap KPK tak urgen lagi,” jelasnya.
Dijelaskan Lucius, kesulitan selama ini untuk mendukung kebijakan peningkatan subsidi parpol justru karena meragukan akuntabilitas parpol dalam hal pertanggungjawaban dana itu. Oleh karena itu pemerintah jangan hanya concern pada penambahan subsidi saja. “Namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan dana itu bisa diaudit oleh BPK atau auditor independen. Selain itu bagaimana menyiapkan sanksi yang tegas terhadap parpol agar tak main-main dalam menggunakan dana APBN,” pungkasnya. ***
