JAKARTA-Langkah sederhana guna menyelesaikan ruwetnya subsidi BBM, yakni dengan cara melakukan subsidi silang. Caranya, memaksa kalangan menengah ke atas membayar lebih mahal daripada rakyat kelompok bawah. “Maka, bukan saja problem subsidi hilang, pemerintah justru meraih keuntungan dari pos anggaran ini,” kata Menurut Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid di Jakarta, Selasa, (09/2014).
Pendiri Econit ini menjelaskan BBM yang beredar di pasar dibagi menjadi dua jenis. Pertama, BBM rakyat beroktan 80-83. Kedua, BBM Oktan 92 atau Pertamax dan Pertamax Plus. “Guna meringankan beban rakyat, BBM rakyat tidak dinaikkan atau tetap Rp6500/liter. Pada 2013, Kementerian ESDM menyatakan harga keekonomian BBM sebesar Rp8400/liter. Itu artinya, pemerintah harus mensubsidi Rp1900/liter. Tapi dari hasil penjualan BBM super, pemerintah untung Rp4100/liter,” terangnya.
Dari simulasi ini, lanjut Rizal, pemerintah hanya mensubsidi BBM rakyat sebesar 27,5 juta kilo liter dengan biaya Rp1900, yang mencapai Rp52,25 triliun. Namun pada saat yang sama, pemerintah meraih laba dari penjualan BBM Super yang mencapai 22, 5 juta kiloliter sebesar Rp4100, dengan hasil Rp92,25 liter. “Dengan begitu, pemerintah masih mengantongi selesih sekitar Rp40 triliun,” paparnya.
Menurut Rizal, pembagian jenis BBM itu juga diberlakukan di Amerika Serikat di negara bagian yang berbeda. dengan membagi dua jenis BBM tersebut akan terjadi subsidi silang antara kelompok yang berkemampuan ekonomi tinggi dan mereka yang berpendapatan menengah ke bawah.
Menurutnya, perbedaan oktan yang tinggi antara BBM rakyat dan BBM super akan membuat pengendara mobil menengah atas takut menggunakan BBM rakyat. Artinya, mereka tidak ingin mesin mobilnya ‘menggelitik’ karena akan mempercepat kerusakan mesin dan biaya perbaikannya lebih mahal. “Guna meringankan beban rakyat, harga BBM rakyat tidak dinaikkan atau tetap Rp6.500 per liter karena menyangkut nasib sekitar 100 juta penduduk miskin,” tukasnya
Dia menilai selama ini besarnya alokasi subsidi BBM di APBN telah menyandera pemerintah dari rezim ke rezim. Namun, dengan mekanisme subsidi silang, persoalan itu bisa diselesaikan.
Seperti diketahui, di ujung kekuasaannya Presiden SBY menyantumkan subsidi BBM di RAPBN 2015 sebesar Rp363,5 triliun. Angka Inilah yang disebut-sebut membahayakan APBN. Guna menyelamatkan APBN yang bakal jebol, banyak kalangan mendesak agar subsidi BBM dikurangi.
Rizal memastikan gagasan berupa pembagian dua jenis BBM ini bisa diterapkan di lapangan. Termasuk untuk menangkal kelompok menengah atas yang bandel dengan tetap membeli BBM rakyat. (ek)
