JAKARTA-Sudah waktunya pemerintah membuka kran pengelolaan Elpiji agar dikelola BUMN lainnya. Sehingga terjadi kompetisi. Karena selama ini hanya Pertamina saja yang memonopoli Elpiji. “Buka saja pengelolaan Elpiji ini untuk BUMN lainnya. Dengan begitu terjadi persaingan,” kata Pendiri Econit, Rizal Ramli dalam diskusi “Gas Alam Untuk Rakyat “ di Jakarta, Kamis, (9/1)
Dulu juga begitu, kata mantan Menko Perekonomian era Gus Dur ini, jaman Soeharto, PT Telkom memonopoli soal telekomunikasi. Tapi begitu ada kompetitor harga tarif telpon menjadi murah.
Sangat berbahaya, kata Rizal, mengelola negara dengan berdasarkan ‘The Economic of choise’. “Dulu, memaksa rakyat untuk menggunakan gas. Namun setelah memakai gas, malah dinaikkan seenaknya. Inikan saja sama tidak memberikan Rakyat tak diberi pilihan,” tambahnya.
Sekarang ini, lanjut Rizal, Elpiji itu sudah menjadi kebutuhan dasar rakyat. Karena itu harganya tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar. “Dirut Pertamina dan Meneg BUMN Dahkan Iskan, harus belajar lagi soal UUD. Mereka tidak memahami konstitusi. Jangan lagi pakai pendekatan komersil,” terangnya.
Malah Rizal mempertanyakan soal kerugian yang diderita Pertamina. “Apa iya Pertamina rugi, buktinya mau bangun tower yang tingginya 530 meter, dengan tingkat 99 lain. Bahkan tower ini tertinggi nomor 5 di dunia,” paparnya.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR, Efendi Simbolon menilai pengelolan Elpiji oleh Pertamina tidak transparan, termasuk juga masalah distribusinya. Akibatnya, masyarakat harus menanggung beban yang besar. “Masalahnya Elpiji sudah menjadi komoditi strategis,” ucapnya.
Politisi PDIP setuju dengan Rizal Ramli, ke depan tidak boleh ada lagi satu perusahaan yang hanya mengelola Elpiji. “Yang lebih aneh lagi, itu keuntungan Pertamina itu hanya dari Public Service Obligation (PSO). Jadi beda sekali dengan Petronasnya Malaysia,” ungkapnya.
Dalam hal ini, kata Efendi, yang belum terungkap ke publik adalah soal hanky panky (aktifitas terselubung). Karena Pertamina pasti tidak secara tiba-tiba menaikkan harga. “Ada apa nih, ujug-ujug Pertamina menaikkan Elpiji saat mendekati Pemilu,” terangnya.
Sedangkan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengkritik kebijakan pemerintah, khususnya Menko Perekonomian Hatta Radjasa yang dinilia tidak konsisten. “Hatta itu termasuk Menteri paling aneh,” tegasnya.
Menurut Tulus, kebijakan energi harus dikelola secara tepat, karena kalau salah, maka akan mengakibatkan krisis energi. “Jadi harus hati-hati, benarn mengelolanya. Kita sepakat soal Elpiji itu jangann diusulkan pengelolaanya lewat pasar,” ujarnya.
Mestinya, lanjut Tulus, gas alam cari (LNG) jangan terlalu banyak yang diekspor. Sehingga pemerintah bisa berhemat dalam penggunaan gas, misalnya untuk pembangkit listrik PLN dan transportasi.
Justru yang aneh itu, kata Tulus, kenapa pemerintah tak mau membangun kilang minyak baru. Padahal 7 kilang minyak yang ada sudah tua, sementara Thailand saja sudah membangun kilang minyak berkapasitas 600.000 barel/hari. “Mafia minyak memang menghambat tak inginkan kita punya kilang minyak baru, supaya impor terus,” imbuhnya. **cea
