Oleh: Joanes Joko
Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Prof. DR Muhadjir Effendy
Beberapa hari ini, masyarakat kembali di’gaduh’kan dengan pernyataan Bapak mengenai gagasan “full day school”. Seolah ini adalah solusi ampuh dan jitu untuk mempersiapkan anak-anak kita menghadapi masa depan.
Saya bukannya tidak setuju dengan ber-wacana. Namun jika wacana itu dilakukan oleh seorang pejabat negara maka wacana itu akan ditanggapi sebagai keseriusan. Ujung-ujungnya sekarang yang terjadi adalah kegaduhan di masyarakat.
Daripada membuat kegaduhan, lebih baik Pak menteri berjuang dan bersinergi bersama pemerintah daerah ataupun instansi lainnya yang terkait untuk mengupayakan memperbanyak ruang-ruang publik. Ruan publik yang bisa membuat anak anak kita bisa berinteraksi dan berekspersi dengan hal-hal positif.
Bukankah kegembiraan anak-anak kita sekarang ini sudah hilang karena ruang-2 publik justru tergusur digantikan oleh gedung, perumahan dan mall yang dibangun secara serampangan.
Lihatlah, berapa banyak lapangan dan sarana olahraga yang bisa dimanfaatkan untuk anak anak membuang sisa energinya sepulang sekolah? Berapa banyak sanggar-sanggar seni dan kebudayaan di tiap kota yang telah dimaksimalkan? Bukankah kita sepakat bahwa kebudayaan Indonesia yang adiluhung memiliki nilai-nilai dasar pembentukan karakter anak-anak Indonesia.
Daripada membuat kegaduhan lebih baik memikirkan bagaimana caranya dengan regulasi seperti apa sehingga stasiun-stasiun televisi kita tidak meracuni anak-anak kita dengan segala siaran “sampah”nya.
Sehebat dan selama apapun sekolah itu dilakukan selama masih banyak siaran-siaran “sampah” yang mengejar rating dan profit maka pendidikan yang diterimanya hanyala kesia-siaan. Proses pendidikan hanya akan seperti orang yang mengisi air kedalam tong bocor.
Bagaimana pula dengan anak anak yang pola belajarnya auditory kinestetik bukan sekedar visual, jangankan seharian disebuah tempat yang bernama kelas, bisa bertahan lebih dari 2 jam saja sudah hebat anak-anak ini. Dan jangan lupa pola-pola pendidikan kita hingga saat ini masih menerapkan pola pengajaran visual sebagai senjata ampuhnya dengan mengagungkan kehebatan nilai akademis ketimbang membangun karakternya.
Yang pada akhirnya justru melahirkan generasi penuh dengan tekanan yang menghalalkan segala cara demi mencapai keberhasilan akademis.
Sementara hingga saat ini nasib ribuan guru bantu yang masih berkutat dengan kesejahteraan diri dan keluarganya. Lebih baik Pak menteri memikirkan nasib ribuan pahlawan-pahlawan ini sembari ditingkatkan kualitasnya. Jangan biarkan mereka menjadi pendidik “ala kadarnya” karena pemerintah abai terhadap nasib mereka.
Semoga Pak menteri masih ingat asal kata “sekolah” yang berasal dari bahasa latin “Schola” yang berarti waktu luang yang diberikan untuk belajar. Dan semoga filosofi Pak Menteri masih ingat dengan seorang filsuf kuno bernama Lucius Anneus Seneca yang terkenal dengan kalimatnya Non schole, sed vitae discimus ( Latin ) yang artinya: “Kita belajar bukan untuk sekolah melainkan untuk hidup”. Kita sekolah untuk belajar memecahkan
persoalan-persoalan kehidupan ini bukan sebaliknya.
Daripada membuat kegaduhan dengan berbagai wacana lebih baik fokus pada implementasi visi Presiden Jokowi yaitu pendidikan yang merata dan berkeadilan.
Pendidikan berkualitas dan murah yang bisa diakses sama rata oleh seluruh anak bangsa tanpa diskrimasi golongan sosial. Itu yang rakyat butuhkan hari ini. Itu adalah PR-PR yang semestinya dipikirkan dan diselesaikan kementerian anda ketimbang berwacana dan menimbulkan kegaduhan publik. Karena ini saatnya kerja.. kerja dan kerja… bukan berwacana.
Penulis adalah Koordinator Nasional Duta Joko Widodo
