JAKARTA-Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis hasil survei evaluasi publik mengenai kinerja institusi demokrasi, pasca 17 tahun periode reformasi. Hasil survei menyebutkan mayoritas publik setuju bahwa demokrasi adalah sistem terbaik di Indonesia. Sebanyak 67,9% responden setuju, dan 15,8% tidak setuju, sedangkan 16,3% sisanya mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. “Publik setuju dengan sistem demokrasi di Indonesia. Menurut mereka, demokrasi bisa membuat masyarakat bebas berekspresi dan berpendapat,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR saat memaparkar temuan survei ‘Refleksi Perjalanan 17 Tahun Reformasi; Evaluasi Publik terhadap Kinerja Institusi Demokrasi’ di Gran Sahid, Jakarta, Selasa (19/5).
Survei ini melibatkan 1.200 responden, yang merupakan warga negara Indonesia, yang berusia minimal 17 tahun, dan bukan anggota TNI/Polri. Metode pengumpulan data adalah wawancara responden secara tatap muka menggunakan kuesioner. Setiap pewawancara terlatih, bertugas mewawancarai 10 responden untuk satu desa atau kelurahan. Wawancara dikontrol secara sistematis oleh supervisor pusat dan koordinator wilayah dengan melakukan cek ulang di lapangan sekitar 20 persen dari total data masuk. Ada pun margin of error dalam survei ini sebesar lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Menurut Hanta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lembaga demokrasi yang bekerja paling baik. Tingkat kepuasan responden terhadap kinerja lembaga antirasuah ini mencapai 69,4%. Tingkat kepuasan publik selanjutnya terhadap kinerja institusi demokrasi adalah TNI sebesar 67,9% dan KPU 44,8%. “Kepuasan publik terhadap KPK disebabkan gebrakan dalam keberhasilan mengungkap kasus-kasus besar, seperti skandal korupsi para pejabat setingkat menteri, maupun menyeret para anggota dewan yang tersangkut korupsi ke pengadilan. KPK juga berani melakukan operasi tangkap tangan. Sementara TNI, disebabkan kerja mereka yang konkret dalam penanganan bencana, dalam kecelakaan AirAsia, serta perlindungan kedaulatan negara, dari isu terorisme, hingga separatisme,” ungkapnya.
Sementara itu, tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja lembaga kepresidenan juga sangat tinggi. Dari hasil survei, sebanyak 49, 9% responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja Presiden. Sebanyak 42,7% menyatakan puas; 7,4% responden menyatakan tidak tahu. “Ketidakpuasan publik lebih disebabkan oleh kurang baiknya kinerja para menteri di bidang ekonomi, hukum dan keamanan,” ujar Hanta.
Jika diurutkan dengan 10 lembaga lainnya mengenai tingkat ketidakpuasan publik, Presiden berada di urutan ke-5 tertinggi setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), partai politik, Polri, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Sedangkan tingkat tertinggi ketidakpuasan publik terhadap kinerja institusi demokrasi berada pada lembaga legislatif. “DPR mendapat respons tidak puas sebanyak 66,5%, disusul partai politik 63,5%, dan Polri sebesar 55,9%,” imbuhnya
