BANDUNG-Pemerintah terus berupaya menjaga stabilisasi harga kebutuhan pangan nasional menjelang puasa dan lebaran. Stabilisasi harga ini diharapkan ikut mengendalikan inflasi di daerah. Salah satu yang terus gencar dilakukan pemerintah adalah mempercepat implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) yang diyakini mampu mendukung pengendalian inflasi di daerah. “Dengan terealisasinya SRG yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, diharapkan stok komoditas bisa lebih terjamin dan harga-harga bisa menjadi lebih stabil sehingga pada akhirnya inflasi bisa lebih terkendali,” tegas Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan Sutriono Edi usai melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama Pengembangan dan Percepatan Implementasi SRG dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jawa Barat Rosmaya Hadi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat Ferry Sofwan, dan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Poernomo di Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/5).
Sutriono menjelaskan pentingnya integrasi SRG dengan Sistem Logistik Nasional. PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan logistik luas memiliki peran dalam percepatan implementasi SRG. “Jika SRG dan jaringan logistik ini sudah terintegrasi dengan baik, saya yakin kita mampu mendukung terwujudnya pengendalian inflasi di daerah,” ujarmya.
Saat ini, jelasnya, di Jawa Barat, permasalahan petani cukup banyak, seperti alih fungsi lahan pertanian, penguasaan stok bahan pangan oleh pedagang, dan panjangnya rantai distribusi, serta terkendalanya upaya perluasan akses petani terhadap pembiayaan. Masalah ini ternyata juga menjadi tren isu nasional.
Sutriono optimis SRG mampu menjawab berbagai masalah itu. “SRG menjawab permasalahan tersebut melalui peranannya sebagai instrumen yang penting dan efektif sebagai sarana tunda jual dan pembiayaan yang dapat memberdayakan petani serta mengefisiensikan rantai tata niaga komoditas,” ujarnya.
Dengan SRG, petani memiliki alternatif pembiayaan untuk aktivitas pertaniannya dari resi yang diterimanya ketika menyimpan komoditas di gudang. Terutama pada saat panen umumnya harga sedang berada pada titik terendah. Bagi pedagang, ketersediaan stok dan pembiayaan dapat memberikan solusi permodalan yang lebih efisien. Sedangkan bagi fungsi pengawasan pemerintah pusat dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat, SRG menyediakan data jumlah stok komoditas di dalam gudang yang akan mempermudah pemerintah melakukan pemantauan data produksi daerah secara lebih akurat. Pada saat yang sama, akurasi data ini dapat mengurangi spekulasi masyarakat terhadap kurangnya stok yang ada di pasar.
“Integrasi informasi antara satu gudang dengan gudang lainnya akan melahirkan sebuah sistem integrasi data mengenai stok komoditas dari berbagai daerah yang akan mendorong kerja sama antargudang di berbagai daerah dalam menutupi kekurangan stok atas komoditas tertentu,” imbuh Sutriono.
Nota kerja sama yang baru ditandatangani ini meliputi kerja sama untuk mewujudkan implementasi SRG secara lebih luas, cepat dan sinergis serta terintegrasi dari hulu sampai hilir. Termasuk di dalamnya pemasarannya dengan memanfaatkan potensi seluruh pihak yang terlibat. Kerja sama juga menyangkut pertukaran data dan informasi terkait SRG (pasokan dan harga), sosialisasi dan edukasi SRG, optimalisasi sarana dan prasarana yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola dalam pelaksanaan SRG, serta mendukung perkembangan Pasar Lelang Komoditas, baik offline (open outcry) maupun online dan integrasinya.
Penguatan kelembagaan SRG termasuk pemetaan seluruh kondisi yang terkait Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, jaringan logistik, operasional, sumber pembiayaan, pemasaran, peran stakeholder, dan model bisnis juga dimasukkan dalam kesepakatan. Penelitian dan pengembangan menjadi satu kesatuan isi nota kerja sama.
