MALANG-SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim mengatakan target-target pembangunan koperasi dan UMKM yang sudah ditetapkan, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun yang dimandatkan dalam PP no 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, bisa tercapai bila ada keselarasan program antara Pusat dan Daerah, dalam hal ini KemenkopUKM dengan Dinas Kabupaten/Kota maupun Provinsi.
“Saya bersyukur bisa hadir disini dan berdiskusi soal kegiatan yang sudah berjalan di 2021 dan yang akan kita kerjakan di 2022,” kata SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim, pada Rapat Koordinasi Program Prioritas Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Jawa Timur, di kota Malang, Kamis (9/6/2021).
Hadir dalam rakor tersebut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kepala Perwakilan BI Jatim, Difi Johansyah, Kadinas koperasi dan UKM Jatim, Mas Purnomo Hadi, Perwakilan Himbara, Bank Jatim, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jatim, Para Kabid Koperasi dan UKM Jatim, Para Kadinas atau perwakilan dari 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jatim, perwakilan dari pelaku dan asosiasi UMKM di Jatim.
SeskemenkopUKM Arif Rahman Hakim menjelaskan saat ini jumlah Koperasi mencapai 127.124 dengan rincian 121.124 di tingkat kabupaten/kota, 8.076 tingkat Provinsi dan 5.161 tingkat nasional. Sedangkan jumlah UMKM mencapai 63.955.369 atau 99,62 persen dari total pelaku usaha.
“Meski pertumbuhan ekonomi belum positif, namun tidak terlalu besar dan arahnya mudah- mudahan ke angka positif, sehingga ada kenaikan target pada tahun 2022. Ini menunjukkan program Pusat dan Daerah sudah harus selaras, ” kata Arif Rahman Hakim.
Arif Rahman Hakim memberi contoh kontribusi koperasi terhadap PDB yang pada 2021 ditargetkan 5,2 persen naik menjadi 5,3 persen pada 2022.
Demikian juga kontribusi UMKM pada PDB naik dari 62 persen menjadi 63 persen di 2022.
Rasio wirausaha yang di 2021 diharapkan mencapai 3,65 persen naik menjadi 3,75 persen di tahun 2022. Jumlah koperasi modern juga diharapkan menjadi 100 di 2021 dan 150 di tahun 2022.
Kontribusi ekspor UMKM juga naik menjadi 15,8 di tahun 2022 dibanding 2021 yang diproyeksikan 15,7 persen.
“Hal ni mengindikasikan kegiatan kita sudah harus dilakukan searah khususnya bagaimana menaikkan kontribusi KUMKM pada PDB.
Salah satunya harus ditingkatkan adalah permodalan. Misalnya pembiayaan dari perbankan yang saat ini berkisar 20 persen dari total kredit perbankan, akan dinaikkan porsinya menjadi 30 persen pada 2024.
“Tantangannya adalah apakah kita bisa menyiapkan KUMKM untuk menangkap peluang itu,” jelas Arif Rahman Hakim.
