JAKARTA-Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang P.S. Brojonegoro menegaskan target penerimaan negara yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 kemungkinan besar hampir pasti tidak akan tercapai. Hal ini karena sampaisaat ini, masih agak jauh dari target penerimaan sebesar Rp 1.635,4 triliun. “Kami akan fokus pada upaya untuk mengurangi gap antara target dengan kemungkinan prognosa akhir tahun tersebut,” kata Bambang dalam konperensi pers bersama Menko Perekonomian Sofyan Jalil dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono seusai rapat terbatas (ratas) di kantor Presiden, seperti dikutip dari laman setkab.go.id di Jakarta, Kamis (30/10).
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin ratas bidang perekonomian ini. Presiden Jokowi menekankan pentingnya pemerintahannya menumbuhkan sebuah persepsi pasar, menumbuhkan optimisme pasar, bahwa kabinet memang sudah siap.
Tampak hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Mensesneg Pratikno, Menteri Kauangan Bambang Brojonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Rahmay Gobel, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri.
Menurut Bambang, dari sisi belanja dan dari sisi pembiayaan, sampai triwulan III/2014 tingkat penyerapan terlihat belum terlalu tinggi. Namun mulai ada indikasi meningkat seperti layaknya siklus dari belanja. “Tentunya kami sudah minta K/L bisa lebih melakuka penghematan untuk menjaga pada akhirnya defisit anggraan kita,” ujar Bambang seraya menyebutkan, Presiden meminta untuk menjaga APBN 2014 aman smp akhir tahun ini.
Dalam APBN 2014 disebutkan, dari target pendapatan sebesar Rp 1.635,4 triliun, penerimaan dari sektor perpajakan ditargetkan mencapai Rp 1.246,1 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 386,9 triliun.
Terkait masalah penerimaan pajak, menurut Menkeu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk lebih mengintensifkan sisi penerimaan karena Presiden melihat selain tidak tercapainya target dalam beberapa waktu terakhir, Presiden juga merasa potensi penerimaan pajak seharusnya jauh di atas apa yang kita kumpulkan pada saat ini.
“Oleh karena itu, Presiden tadi meminta pada kami untuk membuat langkah-langkah yang harus dilkukan untuk mempercepat sekaligus mendorong penerimaan pajak tersebut,” kata Bambang.
Ia menyebutkan, upaya mendorong mempercepat penerimaan pajak itu di antaranya, tentunya perlu koordinasi dg penegak hukum, perlunya fleksibilitas dalam birokrasi di Dirjen Pajaknya, dan juga tentunya ada beberapa kebijakan yang bisa membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak. “Adapun mengenai APBN untuk Kementerian baru, pindah atau gabung, menurut Menkeu, yang gabung maupun pindah masing-masing sudah memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dijalankan sampai akhir tahun,” pungkasnya
