JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meminta Menteri Keuangan merevisi target pertumbuhan ekonomi 2016. Alasannya sampai triwulan kedua ini pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 4,7% dari target 5%-5,4% target pertahun. “Apalagi pemerintah mencanangkan target 5,8%-6,2% hal ini dinilai akan sulit dicapai,” kata Ketua Komite IV DPD Cholid Mahmud di Jakarta, Kamis (18/6/2015).
Disisi lain, kata Cholid, nilai tukar rupiah terhadap dollar juga tak kunjung membaik, harga minyak dunia dan perekonomian global yang kurang stabil menjadi penyebabnya.
Cholid berharap Kementrian keuangan segera menerapkan e-budgeting dalam penyelenggaran dana alokasi (DAU) dan dana alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan ke daerah dan dapat meningkatkan 50% kepatuhan pajak WP pribadi dan WP Badan hingga efisiensi alokasi subsidi pemerintah. “Subsidi pupuk yang tidak tepat sasaran dan dinikmati pedagang bukan petani juga subsidi TDL, BBM, dan Raskin harus segera di evaluasi oleh pemerintah”, tegas Cholid Mahmud.
Lebih jauh DPD RI juga mempertanyakan apa langkah konkrit pemerintah dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global jangan hanya pasif mengharapkan ekonomi dunia akan membaik. “DPD RI memberikan masukan kepada kementrian keuangan, salah satunya dana desa dengan memaksimalkan penyerapan anggaran dari pusat ke daerah,” ujarnya.
Menurut Cholid, dana tersebut sudah ditransfer 7,4T ke 389 daerah oleh Kementrian Keuangan. Kemenkeu perlu berkordinasi dengan Kemendagri dan Kementrian Desa dalam pelatihan teknis, pengaturan penggunaan dana desa dan pendampingan.
Sementara itu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menuturkan pada asumsi makro ini, ia mengajukan pertumbuhan ekonomi pada range 5,8 persen sampai 6,2 persen. “Tentunya akan menjadi perdebatan karena melihat perlambatan di triwulan I tahun 2015. Tentu nantinya bisa didiskusikan lebih lanjut bahwa yang namanya estimasi bersifat dinamis”, jelasnya. **cea
