JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai bahwa ambisi Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan berbagai perjanjian perdagangan bebas yang dirundingkan saat ini hanya sekedar mengejar target kuantitas. Hal ini karena, secara kualitas bagaimana Indonesia, khususnya rakyat, akan diuntungkan dari berbagai kerjasama ekonomi tersebut tidak pernah dilakukan pengukurannya secara presisi
Pandangan ini disampaikan oleh IGJ terkait dengan desakan Presiden Jokowi agar RCEP segera diselesaikan perundingannya pada saat kehadirannya dalam KTT ASEAN di Singapura minggu ini. Bahkan, secara ambisius, di sepanjang tahun 2018 ini banyak sekali perjanjian perdagangan yang didesak penyelesaiannya oleh Pemerintah, seperti Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-Europe FTA (IEFTA), dan Regional Comprehensive Partnership Agreement (RCEP).
Juga terkait dengan pengambil-alihan ratifikasi 6 (enam) perjanjian perdagangan dari DPR ke Pemerintah sehingga ratifikasi dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan dari DPR RI.
Enam perjanjian itu seperti: Perjanjian Perdagangan Jasa di bawah ASEAN-India FTA (AITISA), Protokol Ketiga untuk Mengubah Perjanjian Perdagangan Barang di bawah ASEAN-Korea FTA (AKFTA), Protokol untuk Mengubah Perjanjian Kerangka Kerja di bawah ASEAN-China FTA (ACFTA), Perjanjian ASEAN tentang Pedoman Perangkat Medis (AMDD), Protokol untuk Menerapkan Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN ke-9 tentang Layanan (AFAS-9), dan Protokol untuk Mengubah PTA Indonesia-Pakistan (IP-PTA).
Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, meminta agar Pemerintah Indonesia tidak perlu terlalu ambisius menyelesaikan beberapa perundingan perjanjian perdagangan bebas dalam tahun ini atau tahun depan. Hal ini karena ada banyak yang harus dipertimbangkan dampak luasnya oleh Indonesia mengingat perjanjian perdagangan bebas tidak hanya bicara soal ekspor dan impor.
“Mindset pemerintah sangat sempit melihat kerjasama perdagangan, yaitu hanya ekspor dan impor. Kalo pemerintah hanya mengejar target meningkatkan nilai ekspor dalam waktu dekat, caranya bukan dengan menandatangani banyak FTA. Tetapi selesaikan lah pekerjaan rumah yang masih menghambat daya saing Indonesia”, tegas Rachmi.
