Tingkatkan Edukasi Wirausaha, Menko Perekonomian Gandeng Muslimat NU

Selasa 25 Mar 2014, 5 : 51 pm
by

JAKARTA-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  (Menko Perekonomian) menandatangani Memorandum of Understanding (Mou) dengan Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) tentang Kerjasama Peningkatan Edukasi di Bidang Kewirausahaan.  Nota Kesepahaman ini dijadikan landasan kerjasama bagi  Kemenko Perekonomian dan Muslimat NU dalam upaya menumbuhkembangkan wirausaha nasional dengan  meningkatkan daya saing sumber daya manusia, badan usaha, dan produk barang dan jasa khususnya bagi Muslimat NU dalam peran  sertanya membangun perekonomian nasional berbasis kerakyatan.

Kesepakatan bersama ini ditandatangi oleh Menko Perekonomian M Hatta Rajasa dan  Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Khofifah Indar Parawangsa  di Gedung Balai Kartini, Ruang Cempaka, Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2014.

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa mengatakan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk melakukan kerjasama meningkatkan edukasi wirausaha guna  merubah pola pikir (mind set) muslimat NU dari mencari kerja menjadi menciptakan lapangan kerja. Kerjasama ini juga  meningkatkan penyebaran informasi kebijakan dan program kewirausahaan di kalangan muslimat NU. Hal ini sangat positif guna meningkatkan keterampilan dan integritas wirausaha di lingkungan muslimat NU. Selain itu jelas Hatta, MoU Menko Perekonomian dengan Muslimat NU ini juga bertujuan meningkatkan jumlah dan sektor kegiatan usaha para wirausaha muslimat NU yang berkualitas. Dengan demikian akan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BeritaMoneter.com. Mari bergabung di Channel Telegram "BeritaMoneter.com", caranya klik link https://t.me/beritamoneter, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca juga berita kami di:

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Ekonomi Indonesia Masih Dikontrol Modal Asing dan Mafia

JAKARTA-Perombakan kabinet (reshuflle) yang dilakukan Presiden Joko Widodo tidak akan
APBN tahun 2020 didesain disusun dan tetapkan pada tahun 2019.

Refleksi Pelaksanaan APBN 2020

Oleh: MH Said Abdullah Puji syukur, DPR RI dan pemerintah