SURABAYA-Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo dengan tegas menolak perkembangan Organisasi Islamic State Of Iraq and Syiria (ISIS) di Jatim. Hal itu diwujudkan dengan segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur ISIS. Karena paham ideologi asal Timur Tengah yang belakangan sering mengajak WNI mengembangkan ISIS di Indonesia itu, terbukti bertentangan dengan Pancasila dan Ideologi Negara.“Kami akan segera merumuskan dan membuat action plan tentang peraturan organisasi ISIS di Jatim. Tentu saja, berdasarkan pertimbangan Pangdam, Kapolda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tetapi rumusan pemerintah jelas ISIS bertentangan dengan Pancasila, UUD 45, dan mengancam NKRI, maka harus dilarang di Indonesia,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forpimda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dalam rangka penolakan faham ISIS di Grahadi,Surabaya, Kamis (7/8).
Turut hadir pada acara rakor ISIS Wakil Gubernur Jatim Gus Ipul, Sekdaprov, Forpimda, Ketua Komise E. DPRD Jatim. Ketua MUI Jatim, Ketua PWNU Jatim, Ketua PW. Muhammadiyah Jatim, dan Pejabat lainnya.
Pakde Karwo menegaskan, ISIS bukanlah agama tetapi organisasi yang berkaitan dengan ideologi negara. Karenanya Pergub itu nanti akan dirumuskan oleh tim kecil yang terdiri dari berbagai elemen, sehingga aspirasi masyarakat juga bisa terakomodasi. Rakor bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan umat. Untuk membangun kehidupan masyarakat Islam yang Rahmatan Lil Alamin, mengedepankan silaturahmi, dan mencegah sikap destruktif dalam kehidupan beragama. “Sekali lagi ia menghimbau, agar masyarakat Jatim khususnya, mengikuti seruan Menkopolhukam dan Kapolri tentang adanya ajakan ISIS. Selain itu, masyarakat diharap tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum terkait aktifitas ISIS. Pergub akan segera kami selesaikan, sehingga semua elemen baik tokoh agama dan masyarakat mempunyai dasar hukum jelas dalam penanganannya,” ujarnya.
Dia menambahkan, sudah menjadi kewajiban Gubernur untuk memelihara keamanan dan ketertiban kehidupan beragama di wilayah Jatim. “Saya telah disumpah jabatan untuk selalu menjaga ketertiban dan keamanan kehidupan beragama. Apalagi jika ada organisasi yang jelas mengancam kedaulatan negara,” pungkasnya.
Sementara itu, Pangdam V Brawijaya Mayor Jend. TNI Eko Wiratmoko mengatakan, keberadaan ISIS mengancam, dan dinyatakan organisasi terlarang, karena menghalalkan segala cara. Mereka mencari anggota secara terselubung, mengincar usia produktif seperti pelajar melalui pengajian dan media sosial di internet. Sedangkan deklarasi ISIS di Jatim dilakukan di sebuah Masjid Jami’ Malang, yang sekarang sudah tidak digunakan lagi.
ISIS sudah nampak bermunculan di Jatim, walaupun tidak terlalu besar.Data terakhir sekitar 56 orang tergabung ISIS. Dan pada 21 Juli lalu ada tambahan 7 orang (1 keluarga) yang kembali bergabung ke ISIS, berasal dari Lamongan. “Dihadapkan dengan kondisi sosial politik Indonesia, ISIS dapat membujuk pihak yang tidak puas dengan Pilpres untuk bergabung,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Jatim, Unggung Cahyono menyampaikan, situasi kondisi di wilayah Jatim aman dan kondusif, berkat peran serta seluruh elemen masyarakat termasuk di Sampang dan Madiun. Keamanan di Jatim tersebut ditunjang oleh tiga pilar yaitu adanya Babinkamtibmas, Babinsa, dan Kepala desa. Tiga pilar tersebut yang menurutnya efektif untuk melakukan pencegahan dan deteksi dini adanya gangguang yang mengancam negara.
“Semoga Gubernur benar-benar mendengarkan saran dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Juga bekerjasama dengan Pangdam dan polda serta pihak lain, sehingga Pergub yang nanti akan diterbitkan sudah mewakili semua kalangan,” harapnya.
Di bagian lain, Perwakilan UIN Sunan Ampel Muzakki menjelaskan, anggota yang paling banyak direkrut oleh ISIS adalah usia produktif (20 tahun). (LITA)
