JAKARTA-Ibarat pertandingan tinju, proses pemilihan umum di Indonesia sudah ‘babak belur’ dalam tatanan nilai.
Petinjunya limbung karena mendapat pukulan-pukulan sangat telak berupa double jab atau uppercut karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pelanggaran etika dalam proses pemilu ini.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi dalam diskusi media di Media Centre TPN, Cemara, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2024.
Dalam kesempatan ini, TGB hadir bersama Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis dan Wakil Deputi Hukum TPN Firman Jaya Daeli.
“Karena itulah kami dari TPN mengajak publik untuk menyelamatkan yang tersisa. Seruan dari Ibu Megawati saat kampanye akbar di Gelora Bung Karno 3 Februari lalu merupakan bagian untuk mengembalikan kesadaran agar limbungnya berkurang,” jelasnya.
Termasuk juga, tambah TGB, bergulirnya deklarasi, mosi atau petisi dari berbagai perguruan tinggi di banyak negara merupakan bentuk ‘kasih sayang’ dari masyarakat sipil terhadap Pemilu dan demokrasi kita yang ada, untuk menyelamatkan yang ada.
“Kami menyayangkan kalau ada yang menyebut suara Bu Mega sebagai ocehan, atau suara-suara yang mengatakan bahwa petisi kampus itu diorkestrasi, padahal itu adalah suara-suara murni dari para akademisi,” kata TGB.
Dari sinilah, TPN menyerukan untuk menghentikan adanya intervensi dan intimidasi dalam proses Pemilu 2024.
“Ini bukan hanya untuk kepentingan Ganjar-Mahfud tapi untuk kepentingan kia sebagai sebuah bangsa. Masak kita mengeluarkan anggaran Rp70 triliun lebih untuk Pemilu tapi kemudian hal-hal substansial di dalam Pemilu seperti kejujuran dan etika dengan sengaja diabaikan atau dilupakan?” ungkapnya.
